Dugaan Eksploitasi Anak Seret Pasutri Lingkaran Arisan Meouw Surabaya, Rumah Sakit di Lontar Ikut Disorot

SURABAYA, KabarJawatimur – Kasus yang menyeret lingkaran arisan Meouw di Surabaya kembali berkembang. Kali ini, persoalan tersebut memasuki ranah hukum setelah pasangan suami istri Chester Jevelin Thaniago dan Soecindro Halim dilaporkan ke Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur.

Keduanya dilaporkan atas dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan rekayasa data persalinan. Pengaduan masyarakat (dumas) tersebut dilayangkan Mourin Chienci Lintong pada 20 Juli 2026.

Dalam keterangannya, Mourin menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan peristiwa kehamilan dan persalinan seorang perempuan berinisial CE yang saat kejadian masih berusia 17 tahun.

Mourin menduga terdapat keterlibatan Soecindro Halim dalam peristiwa tersebut atas permintaan istrinya, Chester Jevelin Thaniago. Dugaan itu berkaitan dengan keinginan memperoleh keturunan tanpa harus menjalani sendiri proses kehamilan.

“Saya mengadukan terkait dugaan peristiwa kehamilan dan persalinan CE yang merupakan keponakan Chester berkaitan dengan Soecindro Halim,” kata Mourin saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).

Untuk mendukung pengaduannya, Mourin mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti awal kepada penyidik. Di antaranya dokumen hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) atas nama CE serta dokumentasi foto Chester Jevelin tertanggal 3 Februari 2026.

Bukti tersebut, menurut pelapor, diserahkan untuk membantu penyidik menelusuri kronologi kehamilan dan persalinan yang dipersoalkan.

Dugaan Perubahan Identitas Ibu Kandung

Persoalan semakin serius karena laporan tersebut juga menyinggung dugaan perubahan data administratif kelahiran di sebuah rumah sakit bersalin swasta di kawasan Lontar, Surabaya Barat.

Mourin menduga fasilitas kesehatan tersebut memfasilitasi penggantian identitas ibu yang melahirkan, dari CE menjadi Chester Jevelin, dalam dokumen kelahiran.

“Jadi rumah sakit bersalin itu bersedia mengganti nama ibu yang melahirkan dari CE kepada Chester Jevelin,” tegasnya.

Dugaan tersebut menjadi salah satu poin yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum, terutama menyangkut keabsahan dokumen persalinan, identitas ibu kandung, serta proses administrasi penerbitan dokumen kelahiran.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut hubungan antarpihak, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek perlindungan anak dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi persalinan.

Ada Dugaan Aliran Dana Rp550 Juta

Selain dugaan eksploitasi anak dan persoalan dokumen kelahiran, Mourin turut meminta penyidik menelusuri dugaan transaksi pinjaman dana senilai Rp550 juta yang melibatkan pasangan tersebut.

Menurut Mourin, dana itu diduga berkaitan dengan alokasi hadiah bagi Catherine Evelyn serta pembiayaan proses persalinan pada Februari 2026.

Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa keterangan para pihak, tetapi juga menelusuri bukti komunikasi, dokumen transaksi, hingga kesepakatan pengembalian dana yang telah diserahkan bersama pengaduan.

“Penelusuran tersebut saya harapkan dapat dilakukan dengan memeriksa bukti komunikasi maupun dokumen transaksi yang sudah saya berikan saat pengaduan,” ujarnya.

Mourin berharap Ditres PPA/PPO Polda Jatim segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memeriksa seluruh pihak terkait secara objektif dan menyeluruh.

Polda Jatim Diminta Transparan

Hingga berita ini diturunkan, Chester Jevelin Thaniago dan Soecindro Halim belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi untuk kepentingan konfirmasi.

Sementara itu, petugas Unit PPA Polda Jatim mengarahkan agar permintaan penjelasan lebih lanjut disampaikan melalui Bidang Humas Polda Jatim.

Di sisi lain, manajemen rumah sakit bersalin di kawasan Lontar juga belum memberikan penjelasan. Namun, seorang pegawai membenarkan adanya kunjungan penyidik kepolisian ke lokasi tersebut untuk kepentingan penyelidikan.

Perkembangan pengaduan ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap hak anak, keabsahan dokumen kelahiran, serta kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak.

Publik menunggu langkah konkret Polda Jatim untuk mengungkap duduk perkara secara terang, termasuk memastikan apakah dugaan eksploitasi anak dan perubahan identitas dalam dokumen persalinan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh dugaan dalam laporan ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *