SURABAYA – Penertiban 477 reklame bermasalah di Kota Surabaya mendapat apresiasi DPRD. Namun, langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut dinilai perlu diikuti evaluasi menyeluruh, menyusul realisasi pajak reklame 2026 yang baru mencapai 55,8 persen dari target.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Enny Minarsih, menilai penertiban reklame liar dan penindakan terhadap penunggak pajak merupakan langkah penting untuk menegakkan peraturan daerah sekaligus mengamankan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami mengapresiasi ketegasan Pemkot Surabaya dalam mengawal perda melalui pembongkaran ratusan reklame bermasalah tersebut,” ujar Enny.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penertiban tidak boleh berhenti pada pembongkaran reklame yang melanggar aturan. Pemerintah juga perlu mengukur sejauh mana penindakan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah.
Menurut Enny, realisasi pajak reklame yang masih berada di angka 55,8 persen perlu menjadi perhatian serius, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Pemkot perlu memetakan dampak penertiban ini secara terukur, apakah tindakan tegas tersebut efektif mendorong peningkatan realisasi pajak yang saat ini masih berada di angka 55,8 persen,” tegasnya.
Enny juga menilai banyaknya reklame tidak berizin yang harus ditertibkan menunjukkan perlunya pembenahan sistem pengawasan di lapangan. Pengawasan yang hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi dinilai belum cukup untuk mencegah menjamurnya reklame liar.
Karena itu, Komisi B DPRD Surabaya mendorong Pemkot memperkuat pengawasan dan pencegahan sejak dini, termasuk membenahi pendataan reklame serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan perpajakan.
“Banyaknya reklame yang ditertibkan membuktikan masih adanya celah pengawasan di lapangan sebelum penindakan dilakukan. Pemkot harus meningkatkan pencegahan dini agar reklame liar tidak menjamur dan kebocoran pajak reklame dapat diantisipasi sejak awal,” katanya.
Selain pengawasan, Enny meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target pajak reklame pada sisa tahun anggaran.
Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi akar persoalan rendahnya realisasi penerimaan, mulai dari akurasi pendataan objek pajak, efektivitas penagihan piutang, hingga hambatan administrasi perizinan.
“Pemkot harus melihat akar masalah rendahnya realisasi pajak reklame saat ini, apakah bersumber dari kendala pendataan, efektivitas penagihan piutang, atau hambatan dalam administrasi perizinan,” jelasnya.
Enny berharap evaluasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur. Perbaikan sistem pengawasan, pendataan, serta penagihan pajak dinilai penting agar potensi penerimaan daerah tidak hilang dan target pajak reklame 2026 dapat dikejar secara optimal.
“Langkah perbaikan sistematis sangat diperlukan agar pemenuhan target penerimaan pajak reklame dapat berjalan optimal di akhir tahun anggaran,” pungkasnya.
