SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, mendorong pengetatan pengawasan penjualan dan pembelian alkohol untuk mencegah penyalahgunaan, khususnya di kalangan anak muda. Ia menilai, alkohol yang tidak diperuntukkan sebagai minuman kerap disalahgunakan sebagai bahan campuran minuman oplosan yang berisiko membahayakan kesehatan.
Baktiono mengatakan, sebagian anak muda yang tidak mampu membeli minuman beralkohol memilih alternatif dengan mengoplos alkohol bersama bahan lain. Praktik tersebut dinilai berbahaya karena dapat mengancam keselamatan penggunanya.
“Di masyarakat itu banyak beberapa anak muda, itu dia yang tidak mampu membeli minuman beralkohol, tapi dia pingin minum-minuman keras akhirnya dioplos. Ini sangat berbahaya,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).
Karena itu, legislator PDI Perjuangan tersebut meminta pengawasan tidak hanya menyasar peredaran minuman beralkohol, tetapi juga penjualan alkohol yang berpotensi disalahgunakan.
Baktiono mengusulkan pembatasan pembelian alkohol oleh masyarakat maksimal 100 mililiter dengan menunjukkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Sementara pembelian dalam jumlah lebih besar, menurut dia, perlu disertai surat rekomendasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.
“Bagi warga yang membeli alkohol, sebaiknya tidak boleh lebih dari 100 mililiter dan harus menyertakan fotokopi KTP. Kalau membeli lebih dari itu, harus ada surat rekomendasi dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik,” tegasnya.
Menurut Baktiono, usulan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan alkohol. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat menekan risiko peredaran minuman oplosan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda.
Ia berharap pemerintah mengkaji langkah pengendalian penjualan alkohol secara menyeluruh agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
