SURABAYA ( Kabarjawatimur) – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi Fraksi PKS DPRD Jawa Timur untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih merata dan dirasakan langsung masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun besarnya anggaran daerah. Menurutnya, APBD harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi belum tentu otomatis berarti pemerataan kesejahteraan. Jawa Timur memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Ada daerah yang berkembang pesat, sementara wilayah lain seperti Madura, kawasan selatan, hingga ujung timur masih menghadapi berbagai persoalan,” ujar Lilik, Senin (17/8/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Jatim I Surabaya itu menegaskan, alokasi APBD ke depan harus lebih berbasis kebutuhan dan dampak. Daerah yang masih tertinggal perlu mendapatkan intervensi yang terukur untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
“APBD jangan hanya menjadi angka. Harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan,” tegasnya.
Lilik juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Namun, efisiensi menurutnya tidak cukup hanya dengan memangkas perjalanan dinas atau kegiatan seremonial. Pemerintah harus berani mengevaluasi program yang tumpang tindih dan belanja yang tidak memberikan dampak jelas.
Anggaran, lanjutnya, perlu diarahkan pada sektor yang memiliki efek berganda bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi.
Selain pemerataan APBD, Fraksi PKS menaruh perhatian pada sektor pangan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur dinilai tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Kesejahteraan petani juga harus menjadi indikator utama.
“Produksi pangan harus naik, tetapi pendapatan petani juga harus naik. Jangan sampai kita berhasil mencapai swasembada pangan, tetapi petaninya tetap belum sejahtera,” kata Lilik.
Ia juga mendorong pengawasan distribusi pupuk bersubsidi serta kepastian harga komoditas saat musim panen. Fraksi PKS bahkan mengusulkan Dashboard Pengawasan Pangan dan Pupuk Jawa Timur yang mengintegrasikan data pemerintah daerah, Bulog, Pupuk Indonesia, dan BUMD pangan secara real time.
Sementara itu, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian. Lilik meminta Pemprov Jatim melakukan evaluasi terhadap BUMD yang tidak produktif.
Menurutnya, kinerja BUMD tidak semata-mata dilihat dari laba dan dividen, tetapi juga dari efisiensi, pertumbuhan aset, kontribusi terhadap PAD, serta kemampuannya menciptakan lapangan kerja.
Di sektor pelayanan publik, Fraksi PKS mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. Digitalisasi harus benar-benar memangkas proses dan memberikan kepastian waktu layanan, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi.
“Semua pelayanan pemerintahan harus semakin mudah diakses, bukan malah semakin ruwet. Digitalisasi harus memangkas dan mempercepat pelayanan,” jelasnya.
Meski demikian, Lilik mengingatkan pelayanan konvensional tetap harus tersedia bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses digital, terutama kawasan perdesaan.
“Memasuki usia Republik Indonesia yang ke-81, kami berharap Jawa Timur semakin kuat secara ekonomi, sehat secara fiskal, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan berkeadilan bagi seluruh warganya,” pungkas Lilik.
