SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan camat, lurah, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) membuka saluran pengaduan atau hotline bagi masyarakat.
Menurut Bahtiyar, kebijakan tersebut menjadi langkah tepat untuk memangkas birokrasi pelayanan sekaligus memastikan setiap keluhan warga ditangani lebih cepat dan tepat sasaran.
“Ini langkah yang bagus. Pak Wali Kota sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki hotline,” ujar Bahtiyar, Minggu (19/7/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menilai keberadaan hotline akan memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan yang dihadapi tanpa harus berbelit-belit. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga pemerintah juga akan lebih efektif karena setiap laporan dapat langsung diteruskan kepada instansi yang berwenang.
Ia mencontohkan persoalan sampah yang dilaporkan warga kepada kelurahan bisa segera diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk ditindaklanjuti, sehingga penyelesaiannya tidak memakan waktu lama.
Bahtiyar juga mengusulkan agar seluruh hotline di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD diintegrasikan dengan kanal pengaduan milik Wali Kota Surabaya. Dengan sistem yang saling terhubung, kepala daerah dapat memantau langsung kecepatan respons setiap perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.
“Hotline ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota Eri Cahyadi sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang belum merespons,” katanya.
Menurut Bahtiyar, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada tersedianya saluran pengaduan, tetapi juga komitmen aparatur untuk merespons setiap laporan secara cepat. Aduan yang masuk harus segera ditindaklanjuti atau dikoordinasikan dengan OPD terkait sesuai kewenangannya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang lebih responsif.
