Surabaya ( Kabarjawatimur.com) — Anggota DPR RI Komisi X, Reni Astuti turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah warga miskin di Surabaya yang justru tercatat dalam kategori desil tinggi pada data kesejahteraan sosial pemerintah. Temuan tersebut dinilai berpotensi membuat warga rentan kehilangan hak atas bantuan sosial.
Kunjungan kerja dalam masa reses itu dilakukan bersama Kepala BPS Surabaya, Arif, sebagai bentuk pengawasan sekaligus dorongan agar proses pendataan masyarakat miskin lebih akurat dan berpihak kepada kondisi riil warga.
Dalam peninjauan tersebut, Reni mendapati sejumlah warga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan namun masuk kategori desil 6–10 dalam sistem data sosial pemerintah.
Salah satunya Sudar, lansia warga Sidotopo Lor yang bekerja sebagai tukang tambal ban. Dengan kondisi rumah sederhana dan penghasilan terbatas, Sudar dinilai layak menerima bantuan sosial. Namun faktanya, status desil yang tinggi membuat akses bantuan menjadi terkendala.
Hal serupa dialami Sukartini, seorang asisten rumah tangga dengan kondisi ekonomi pas-pasan yang juga tercatat dalam kategori kesejahteraan tinggi.
Rombongan kemudian mengunjungi Imron, sopir angkot lyn V dengan pendapatan sekitar Rp700 ribu per bulan. Meski penghasilannya tidak menentu, Imron tetap tercatat dalam status desil tinggi.
Sementara di kawasan Ploso, Reni juga menemui Sugito, pengemudi ojek online yang belum dapat mengakses sejumlah program bantuan sosial karena data kesejahteraannya dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Menurut Reni Astuti, persoalan ketidaktepatan data masyarakat miskin tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak dasar warga terhadap perlindungan sosial negara.
“Kalau data tidak valid, maka bantuan bisa salah sasaran. Yang benar-benar membutuhkan justru terpinggirkan,” tegas Reni.
Politisi PKS tersebut menilai validitas data sosial harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, daerah, hingga perangkat kampung.
Ia juga meminta hasil temuan lapangan itu menjadi bahan evaluasi bersama antara BPS, pemerintah daerah, dan kementerian terkait agar segera dilakukan pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala.
“Kita tidak ingin ada warga miskin yang kehilangan hak hanya karena kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, Reni turut menyerap berbagai keluhan terkait sulitnya akses bantuan sosial. Kegiatan verifikasi lapangan juga melibatkan RT dan RW setempat agar kondisi sosial ekonomi warga dapat dipetakan secara lebih objektif.
Reni menegaskan, akurasi data menjadi kunci penting dalam memastikan program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat paling rentan.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara BPS, pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga masyarakat dalam proses pembaruan data kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Negara harus hadir memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak tercecer dari sistem,” pungkasnya.
