Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya mendapat sorotan tajam setelah ratusan siswa diduga mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menyikapi kejadian tersebut, Akmarawita Kadir meminta seluruh dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk tidak dioperasikan sementara demi menjamin keselamatan siswa.
Menurut Akmarawita, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola dapur SPPG, khususnya terkait standar higiene dan sanitasi makanan.
“Tidak ada alasan pemakluman karena program ini masih baru. Ini menyangkut kesehatan, bahkan nyawa anak-anak. Jangan beroperasi dulu sebelum higiene benar-benar terjamin dan seluruh izin selesai,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti mekanisme perizinan dapur MBG yang dinilai masih longgar. Ia menyayangkan adanya dapur yang tetap beroperasi meskipun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) belum terbit sepenuhnya.
Menurutnya, sertifikasi tersebut seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum dapur mulai memproduksi makanan untuk ribuan siswa penerima manfaat program MBG.
“Kelaikan higiene itu wajib. Jangan sampai dapur sudah jalan, distribusi makanan sudah dilakukan, tapi sertifikatnya masih proses. Ini yang harus dibenahi agar kasus serupa tidak terulang,” ujarnya.
Akmarawita menilai program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus benar-benar matang agar manfaat program tidak berubah menjadi ancaman kesehatan bagi peserta didik.
Karena itu, Komisi D DPRD Surabaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS maupun izin penunjang lainnya. Pengawasan terhadap standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga kesehatan juru masak dinilai harus diperketat.
Ia juga menyoroti tantangan teknis di lapangan, terutama keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk yang membuat standar dapur ideal sulit dipenuhi. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan solusi serius dan tidak bisa hanya dikejar target operasional semata.
Selain persoalan teknis, Akmarawita menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program MBG masih belum berjalan maksimal. Ia berharap ada kejelasan peran agar pemerintah daerah dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan maupun penanganan dampak di lapangan.
“Pemkot sebenarnya punya perangkat lengkap, mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sampai psikolog untuk trauma healing anak-anak. Tapi koordinasinya harus jelas supaya daerah tidak hanya jadi penonton ketika terjadi masalah,” katanya.
Komisi D DPRD Surabaya memastikan akan terus mengawal evaluasi program MBG agar pelaksanaannya benar-benar aman, sehat, dan memberi manfaat bagi anak-anak Surabaya.
DPRD juga berharap kejadian dugaan keracunan massal ini menjadi peringatan keras agar kualitas dan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam program pemenuhan gizi nasional.
