Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Komisi C DPRD Surabaya mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga hingga tingkat komunitas.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat beban sampah di TPA Benowo semakin besar dari tahun ke tahun.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mengatakan, total timbunan sampah di Kota Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari dan mayoritas belum dipilah maupun diolah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.
“Mayoritas sampah itu tidak dipilah dan tidak diolah. Akibatnya beban di TPA semakin berat. Kemarin kita juga melihat fenomena banyak sampah ngetem di TPS dan itu menimbulkan biaya pengangkutan yang sangat besar ke TPA,” ujar Eri Irawan di Surabaya, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, sekitar 60 persen dari total sampah di Surabaya merupakan sampah organik. Jika dibiarkan terlalu lama mengendap di TPA, sampah organik dapat menghasilkan gas metana yang mempercepat krisis iklim.
“Ini sama-sama berbahaya. Kalau melihat berita nasional beberapa hari terakhir soal TPA Bantar Gebang, udara di sana disebut sangat berbahaya karena timbunan sampah. Penyebabnya ya karena tidak ada pemilahan dan pengolahan dari sumbernya,” jelasnya.
Menurut Eri, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya berfokus di hilir atau sekadar mengirim sampah ke TPA. Penanganan harus dimulai dari sumber seperti rumah tangga, lingkungan RT/RW, sekolah, hotel, restoran hingga komunitas masyarakat.
Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya mendorong DLH memperkuat program pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber.
Dalam waktu dekat, lanjut Eri, Pemerintah Kota Surabaya juga akan membagikan komposter di setiap RW serta memperbanyak pembuatan lubang biopori di lingkungan RT dan RW untuk membantu pengolahan sampah organik menjadi kompos.
“Insyaallah tidak lama lagi akan diluncurkan oleh Pemkot. Gerakan-gerakan seperti ini perlu terus kita dorong,” katanya.
Secara pribadi, Eri mengaku telah memulai gerakan pengurangan sampah di sejumlah wilayah binaannya dengan menyediakan tempat penampungan botol plastik, biopori hingga komposter agar volume sampah yang dibuang ke TPA semakin berkurang.
Ia juga menilai kebijakan DLH perlu disesuaikan dengan semangat pengelolaan sampah berbasis sumber. Menurutnya, selama ini bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mendukung program pemilahan sampah dari tingkat masyarakat.
“Baru kali ini akan ada bantuan komposter dan biopori. Ini langkah yang baik dan harus terus diperkuat,” pungkasnya.
