Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Ironi menimpa Bapak Parijo, lansia warga Medokan Semampir, Surabaya. Di atas kertas ia tergolong “mampu”, namun realitas hidupnya justru sebaliknya. Akibat perbedaan data tersebut, ia hingga kini belum bisa mengakses bantuan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Parijo masih masuk kategori desil 6–10, yang berarti dianggap tidak layak menerima bansos. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan ia hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Fakta ini terungkap setelah adanya pendampingan dari anggota DPR RI, Reni Astuti, melalui staf khusus advokasinya yang akrab disapa Abah Lila. Pendampingan dilakukan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi riil.
“Hasil pengecekan memang menunjukkan beliau masuk kategori mampu. Tapi kenyataannya, kondisi ekonominya terbatas,” ungkap Lila.
Kini, Bapak Parijo sudah tidak lagi bekerja dan sepenuhnya bergantung pada keluarga. Untuk kebutuhan sehari-hari pun harus berjuang di tengah keterbatasan.
Sang putra, Yayak, yang sehari-hari berjualan jajanan pasar, berharap ada perhatian dari pemerintah. Ia menyebut bantuan permakanan menjadi kebutuhan paling mendesak bagi keluarganya.
“Kami sangat berharap bapak bisa mendapatkan bantuan, terutama untuk makan sehari-hari,” ujarnya.
Kasus ini kembali membuka persoalan klasik dalam penyaluran bansos: data yang tidak sinkron dengan kondisi nyata. Ketidaktepatan data tersebut berpotensi membuat bantuan meleset dari sasaran.
Melalui temuan ini, pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi dan pembaruan data, agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terabaikan.
“Kami mendorong perbaikan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Lila.
Kisah Bapak Parijo menjadi pengingat bahwa di balik angka dan kategori, ada realitas hidup warga yang tak selalu tercermin dalam data. Validitas data sosial pun menjadi kunci agar kebijakan benar-benar hadir bagi mereka yang membutuhkan.
