SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) Saat ini DPRD Kota Surabaya sedang melakukan Pembahasan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, memberikan catatan kritis dari pembahasan ini.
Pihaknya menyoriti angggaran yang ada di Dinas Kesehatan. Dimana Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya ini meminta agar Dinkes memberikan penjelasan rinci terkait sejumlah program prioritas, terutama yang memiliki anggaran besar dan menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat.
Saat rapat bersama Dinas Kesehatan yang digelar Selasa (21/10/2025) dan dihadiri perwakilan Bappedalitbang, BPKAD, serta Bapenda, pihaknya menyoroti kelanjutan pembangunan shelter TBC yang sempat dibahas dalam perencanaan sebelumnya.
“Tahun 2026 nanti, untuk pembangunan shelter TBC, apa masih ada? Ini dulu sempat kita bahas,” katanya, Rabu (22/10/2025).
Dikatakan, keberadaan fasilitas tersebut penting untuk memperkuat penanganan kasus tuberkulosis (TBC) yang hingga kini masih tinggi di Kota Surabaya. Dirinya juga menyoroti program nomor 32 yang tercatat memiliki anggaran Rp 20 miliar. Dimana penggunaan dana sebesar itu dijelaskan secara terbuka agar publik memahami arah kebijakan kesehatan daerah.
“Anggarannya besar sekali, Rp 20 miliar. Ini untuk apa? Harus jelas penggunaannya,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti program penanganan stunting yang disebutkan dalam program nomor 36 dan 41. Ia menilai perlu adanya rincian yang lebih jelas, baik mengenai bentuk bantuan, jumlah penerima, maupun total anggaran yang digunakan.
Termasuk perlunya transparansi dan kejelasan data dinilai sangat penting agar program penanganan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran. Ajeng mengingatkan agar setiap program yang direncanakan Pemkot Surabaya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan anggaran harus terarah dan berdampak langsung. Jangan hanya sekadar formalitas atau mengejar target angka saja,” pungkasnya. (KJT)
