SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta tidak mengandalkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai tumpuan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Kewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga tetap berada di tangan pemerintah, meskipun kolaborasi dengan Baznas maupun lembaga lainnya sangat diperlukan.
Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan atau akrab disapa Bang Jo, dalam rapat bersama sejumlah perangkat daerah dan Baznas Kota Surabaya di gedung DPRD Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, itu turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bapemkesra, serta Baznas Kota Surabaya.
Bang Jo menilai, peran Baznas selama ini cukup membantu masyarakat, terutama warga yang membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, keberadaan lembaga tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya.
“Baznas bukan sebagai pengganti kewajiban pemerintah untuk hadir membantu warganya. Kami mengapresiasi berbagai program dan bantuan yang telah dilakukan Baznas untuk masyarakat Surabaya. Namun, pemerintah tetap harus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan,” tegasnya.
495 Ijazah Siswa Masih Tertahan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Bang Jo adalah akses pendidikan. Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan mengungkapkan masih terdapat 495 siswa di Surabaya yang ijazahnya tertahan.
Jumlah tersebut terdiri atas 163 siswa jenjang SD dan 332 siswa jenjang SMP. Pemkot Surabaya saat ini berupaya mencari dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.
Di sisi lain, sebanyak 3.160 siswa telah menerima bantuan pendidikan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Baznas Kota Surabaya.
Bang Jo meminta agar penanganan terhadap 495 siswa tersebut tidak berhenti pada pendataan. Komisi D ingin mendapatkan laporan perkembangan secara berkala, termasuk jumlah siswa yang sudah berhasil memperoleh kembali ijazahnya.
“Data 495 siswa yang disampaikan Dinas Pendidikan ini perlu kita kawal bersama. Kami minta perkembangannya bisa dilaporkan kepada Komisi D, sejauh mana penanganannya dan berapa anak yang sudah berhasil mendapatkan solusi. Jangan sampai persoalan pendidikan mereka berhenti hanya pada pendataan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi program KRISNA yang diupayakan menjangkau 31 kecamatan di Surabaya. Program tersebut dinilai memiliki dampak positif dalam mengembalikan anak putus sekolah maupun anak tidak sekolah agar kembali memperoleh kesempatan mengakses pendidikan.
Menurut Bang Jo, perluasan program harus dibarengi pendataan dan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak ada anak yang terlewat dari perhatian pemerintah.
Warga Resah soal Penonaktifan BPJS PBI
Selain pendidikan, persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) turut menjadi sorotan.
Bang Jo mengaku menerima keresahan masyarakat setelah beredar pesan WhatsApp dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengenai penonaktifan kepesertaan tersebut.
Menurutnya, informasi penonaktifan BPJS PBI dapat menimbulkan kepanikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini mengandalkan fasilitas kesehatan tersebut.
“Ketika masyarakat menerima pesan terkait penonaktifan BPJS PBI, tentu muncul kepanikan, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada layanan kesehatan tersebut. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kami ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut Pemkot Surabaya agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan tanpa kejelasan,” katanya.
Ia meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas sekaligus memastikan warga yang memang memenuhi kriteria penerima bantuan tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
PKL Terdampak Penertiban Perlu Perhatian
Bang Jo juga menyoroti nasib warga yang kehilangan mata pencaharian akibat penertiban maupun penggusuran lapak pedagang kaki lima (PKL).
Menurutnya, penertiban yang dilakukan pemerintah perlu diikuti perhatian terhadap kondisi ekonomi warga terdampak. Sebab, bagi sebagian masyarakat, aktivitas berdagang merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia meminta Baznas melihat kemungkinan pemberian bantuan sementara bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, tentunya dengan mempertimbangkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Jangan sampai warga yang sebelumnya memiliki penghasilan dari berjualan, kemudian setelah dilakukan penertiban atau penggusuran justru kehilangan sumber nafkah dan tidak memiliki penghasilan. Kondisi seperti ini perlu diperhatikan. Baznas bisa melihat kemungkinan pemberian bantuan sementara agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ungkapnya.
Di bidang kesehatan, Bang Jo turut mengapresiasi bantuan Baznas kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan penyakit khusus maupun kronis, terutama ketika biaya pengobatan tidak ter-cover BPJS.
Baznas Dorong Kolaborasi Satu Data
Sementara itu, perwakilan Baznas Kota Surabaya, Hamzah, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan sejumlah program bantuan pendidikan, termasuk penebusan ijazah bagi siswa jenjang SD, SMP hingga SMA. Khusus jenjang SMA, kewenangan program berada pada Baznas Provinsi.
Baznas juga melakukan sosialisasi sadar zakat kepada anak-anak mulai jenjang SD hingga SMP.
Dalam pelaksanaan bantuan sosial, Baznas berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial dengan mengacu pada satu data penerima bantuan.
Hamzah mengungkapkan, hasil survei lapangan terkadang menemukan keluarga yang membutuhkan perhatian meskipun berdasarkan data desil masuk kategori kesejahteraan relatif tinggi.
Salah satu contohnya keluarga dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan, memiliki dua anak dan seorang istri, yang dinilai masih membutuhkan dukungan sosial.
Baznas juga menilai potensi zakat di Surabaya sangat besar. Terlebih, sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional berkantor pusat di Kota Pahlawan.
Karena itu, Baznas mengusulkan agar LAZ nasional membuka kantor perwakilan untuk wilayah Surabaya. Langkah tersebut diharapkan memudahkan Baznas bersama Kementerian Agama dalam menghitung potensi penghimpunan zakat di Kota Surabaya secara lebih terukur.
Terkait program KRISNA, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa idealnya pendataan dan penanganan anak putus sekolah maupun tidak sekolah dilakukan berbasis RW. Namun, pada tahap awal program ditargetkan menjangkau seluruh 31 kecamatan.
Surabaya juga memiliki 38 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sejumlah lembaga pendidikan nonformal tersebut masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar. Bahkan, beberapa PKBM berada di wilayah ujung Surabaya sehingga membutuhkan perhatian dalam pemerataan akses pendidikan.
Menutup pembahasan, Bang Jo menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah bersama Baznas harus menghasilkan langkah konkret. Persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada rapat, pendataan, maupun rencana program tanpa kejelasan penyelesaian.
“Yang paling penting adalah memastikan warga yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan. Baik persoalan pendidikan, kesehatan, maupun kehilangan mata pencaharian, semuanya perlu ditangani dengan data yang tepat dan koordinasi yang kuat. Pemerintah harus hadir, sementara kolaborasi dengan Baznas dan berbagai pihak menjadi penguat agar semakin banyak warga Surabaya yang terbantu,” pungkasnya.

