SURABAYA – Pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali menjadi sorotan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret jajaran internal perusahaan daerah tersebut bersama seorang advokat.
Keempat tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan selama periode anggaran 2025 hingga 2026. Berdasarkan hasil audit, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Penetapan tersangka diumumkan pada Kamis (19/11/2026). Mereka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku Anggota Badan Pengawas, serta MM yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah and Partner.
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim menetapkan status tersangka melalui surat keputusan masing-masing bernomor KEP-1635 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, kasus ini bermula sekitar Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah pegawai KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait dugaan penyimpangan sewa stan usaha.
Menghadapi pemeriksaan tersebut, NW dan MN diduga menghubungi EES untuk mencarikan penasihat hukum yang dapat mengupayakan penghentian penanganan perkara.
EES kemudian mempertemukan kedua direktur dengan MM. Advokat tersebut diduga menyanggupi permintaan itu dengan meminta imbalan jasa hukum Rp100 juta serta menginstruksikan pencairan dana perusahaan sebesar Rp500 juta dengan dalih biaya pengamanan perkara.
Namun, uang Rp500 juta yang diserahkan kepada MM tersebut diduga tidak pernah diteruskan kepada penyidik kejaksaan sebagaimana alasan awal pencairannya.
Dugaan praktik serupa kembali terjadi pada April 2025 ketika Kejati Jatim mulai mengusut indikasi penyimpangan pengelolaan dana KBS periode 2013 hingga 2024.
Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta pembayaran jasa konsultasi Rp100 juta dan dana taktis sebesar Rp995 juta. Permintaan itu disebut disetujui oleh NW dan MN.
Pencairan dana perusahaan kemudian terus berlangsung hingga mencapai akumulasi Rp2,41 miliar. Namun, penyidikan kejaksaan tetap berjalan karena dana tersebut diduga tidak pernah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Untuk menyamarkan pengeluaran tersebut, para tersangka diduga menyusun sejumlah dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen itu antara lain berupa kajian standar operasional prosedur, perjanjian kerja sama jasa hukum, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan mitigasi hukum.
Pengeluaran Fiktif Ikut Terungkap
Temuan penyidik tidak berhenti pada dugaan penyimpangan dana pendampingan hukum. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur juga menemukan sejumlah pengeluaran lain yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah.
Tercatat pengeluaran sebesar Rp707,77 juta sepanjang 2025 dan Rp152,78 juta pada 2026. Dana tersebut berkaitan dengan pos operasional bahan bakar minyak, pembayaran tunjangan hari raya, serta honorarium internal perusahaan.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja, membenarkan adanya temuan tersebut. Penyidik masih mendalami penggunaan dana sekaligus menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran uang.
“Untuk fakta yang kedua ini, berdasarkan keterangan sementara dipergunakan untuk kegiatan operasional bahan bakar minyak, pembayaran tunjangan hari raya, dan honorarium di internal perusahaan, nanti akan kami dalami lagi,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis malam (19/11/2026).
Kejati Jatim juga menanggapi informasi mengenai dugaan pengembalian uang honorarium oleh oknum anggota DPRD Kota Surabaya kepada manajemen KBS.
I Gede Punia mengaku belum memperoleh informasi yang dapat memastikan adanya pengembalian uang tersebut. Meski demikian, penyidik akan mendalami dokumen pertanggungjawaban internal perusahaan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Belum ada informasi soal pengembalian dari anggota dewan, nanti penyidik akan mendalami lagi dokumen pertanggungjawaban internal tersebut dan perkembangan selanjutnya pasti kami kabarkan,” tegasnya.
Kejati Jatim membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Empat Tersangka Langsung Ditahan
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik juga menerapkan ketentuan subsider Pasal 604 dalam regulasi yang sama.
Untuk kepentingan penyidikan, keempat tersangka langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Mereka dititipkan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang mengemban tanggung jawab mengelola salah satu aset penting milik Kota Surabaya.
Penyidik kini masih terus menelusuri aliran dana, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah tersebut.

