SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendukung pemberlakuan sanksi lebih tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran warga sekaligus menekan persoalan saluran tersumbat, genangan air hingga banjir di Kota Pahlawan.
Dukungan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Minun Latif, menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
Dalam aturan terbaru tersebut, pelanggaran membuang sampah dengan volume kecil atau hingga satu meter kubik, termasuk sampah kantong plastik, tisu, dan puntung rokok, dapat dikenai denda administratif sebesar Rp1 juta. Sementara pembuangan sampah dengan volume lebih dari satu meter kubik dikenai denda Rp3 juta.
Minun Latif menilai peningkatan sanksi diperlukan karena berbagai upaya pencegahan dan penindakan yang selama ini dilakukan pemerintah kota belum sepenuhnya membuat masyarakat jera.
“Perwali ini dibuat tidak lain untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Berbagai cara pencegahan sudah dilakukan, tetapi kenyataannya masih banyak warga yang melakukan pelanggaran,” ujar Minun Latif di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Menurut legislator Fraksi PKB tersebut, kebiasaan membuang sampah sembarangan bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan juga dapat berdampak langsung terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Sampah yang dibuang ke saluran air berpotensi menyumbat aliran drainase. Akibatnya, ketika hujan turun, air tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga memicu genangan hingga banjir.
Ia mengingatkan, sebelumnya sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan hanya berupa denda Rp50 ribu. Namun, nominal tersebut dinilai belum cukup efektif menghentikan pelanggaran.
Bahkan, sejumlah warga masih nekat membuang sampah di jalan maupun lokasi yang bukan tempat pembuangan sampah. Modusnya pun beragam, termasuk mengendarai sepeda motor sambil melemparkan sampah sehingga pelakunya sulit teridentifikasi.
“Kadang membuangnya sambil naik motor, dilempar begitu saja sehingga tidak terdeteksi,” ungkapnya.
Meski mendukung ketegasan aturan, Minun tetap mengingatkan agar penerapan denda mempertimbangkan kondisi masyarakat. Menurutnya, efektivitas kebijakan tersebut perlu dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, termasuk dampaknya agar tidak justru memberatkan warga.
“Kalau Perwali ini diberlakukan, ya monggo saja. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya, apakah tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya.
Minun juga mengakui Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan berbagai langkah penindakan. Mulai dari penyitaan KTP, pemanggilan pelanggar ke kantor dinas, hingga sejumlah tindakan administratif lainnya.
Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya diikuti perubahan perilaku masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan keberhasilan menjaga kebersihan Kota Surabaya tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah maupun besarnya sanksi. Kesadaran dan tanggung jawab warga menjadi faktor utama.
“Ini kembali kepada kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat memahami betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, insyaallah Surabaya akan menjadi kota yang bersih dan terhindar dari banjir,” pungkas Minun.
