SURABAYA – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum istimewa bagi Kota Surabaya. Di tengah semangat mengenang perjuangan para pahlawan, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan tersebut bukan sekadar penambahan produk hukum daerah. Lebih dari itu, regulasi ini diharapkan menjadi pijakan untuk menjaga identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan, sekaligus membentengi generasi muda dari lunturnya nilai budaya, etika, dan semangat perjuangan bangsa.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyebut pengesahan Perda tepat pada 10 November memiliki makna tersendiri. Menurutnya, momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan sekaligus komitmen untuk mewariskan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi penerus.
“Alhamdulillah, Raperda ini disahkan tepat 10 November. Sebenarnya tidak direncanakan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Namun, ketika rapat Banmus minggu lalu, ada momentum pengesahan APBD dan laporan dari Ketua Pansus bahwa Raperda ini siap diparipurnakan,” ujar Bahtiyar usai rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Legislator Partai Gerindra tersebut menjelaskan, keputusan pengesahan pada Hari Pahlawan berawal dari inisiatif pimpinan dan seluruh anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Setelah mengetahui pembahasan Raperda telah rampung, DPRD sepakat menjadikan 10 November sebagai momentum pengesahannya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga mengundang A.H. Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2019–2024 yang merupakan penggagas awal Raperda, beserta tim yang turut mengawal proses penyusunannya.
Bahtiyar mengungkapkan, gagasan pembentukan regulasi tersebut telah bergulir sejak periode DPRD sebelumnya. Pembahasannya kemudian dilanjutkan hingga akhirnya dapat dituntaskan dan disahkan pada 2026 setelah melalui berbagai penyempurnaan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Ia menilai keberadaan Perda ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan sekaligus memperkuat karakter masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda.
Bahtiyar menyoroti mulai terkikisnya nilai perjuangan, etika, dan budaya asli Indonesia di tengah perkembangan zaman. Karena itu, penanaman nilai kebudayaan dan kepahlawanan harus dilakukan sejak dini melalui dunia pendidikan.
“Ini sangat penting karena kita melihat di era sekarang nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai etika, terutama pada anak-anak kita, sedikit terkikis terhadap budaya asli Indonesia,” ungkapnya.
Ia berharap substansi Perda tersebut dapat menjadi landasan untuk mendorong penerapan nilai-nilai kebudayaan dan kepahlawanan dalam kurikulum pendidikan di Surabaya.
Dengan demikian, anak-anak tidak hanya mengenal sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga memahami norma, adab ketimuran, semangat gotong royong, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Bahtiyar juga menegaskan bahwa implementasi Perda tidak boleh berhenti di lingkungan pendidikan formal. Sosialisasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah, tokoh budaya, komunitas, dan para pelaku kebudayaan.
“Harapannya nanti bisa tersosialisasikan dengan baik bahwa saat ini Surabaya telah mempunyai Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga bisa diketahui oleh semua kalangan,” tuturnya.
Zuhrotul: Jangan Sampai Budaya Surabaya Hilang Ditelan Modernitas
Senada dengan Bahtiyar, anggota DPRD Kota Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, menegaskan bahwa pengesahan Perda tersebut harus diikuti langkah nyata. Baginya, nilai kepahlawanan tidak boleh hanya menjadi slogan atau sekadar dikenang melalui peringatan sejarah setiap tahun.
Semangat rela berkorban, keberanian membela kebenaran, pantang menyerah, dan gotong royong harus benar-benar tertanam dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Surabaya ini Kota Pahlawan. Karena itu, nilai-nilai kepahlawanan harus bisa diimplementasikan kepada seluruh warga Kota Surabaya, termasuk anak-anak didik. Bukan hanya diajarkan, tetapi juga harus diinternalisasi sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus diperintah,” ujar Zuhrotul, Senin (9/11/2026).
Legislator PAN tersebut menjelaskan, Raperda yang merupakan inisiatif A.H. Thony itu mengakomodasi tiga aspek penting, yakni pemajuan kebudayaan, nilai kejuangan, dan semangat kepahlawanan sebagai identitas Kota Surabaya.
Menurutnya, implementasi Perda harus melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) dan Dinas Pendidikan.
Ia mendorong nilai kejuangan dan kepahlawanan diintegrasikan melalui muatan lokal maupun kurikulum pendidikan yang relevan. Anak-anak Surabaya harus memiliki kesempatan untuk mengenal, memahami, sekaligus meneladani karakter para pahlawan.
Tidak hanya pendidikan karakter, Zuhrotul juga memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian seni dan budaya khas Surabaya. Salah satunya Tari Remo yang selama ini menjadi ikon budaya Kota Pahlawan.
Ia berharap Tari Remo dapat dikenalkan dan diajarkan kepada anak-anak Surabaya melalui muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
“Kalau bisa, setiap anak di Surabaya belajar Tari Remo. Saya ingin Tari Remo ini benar-benar menjadi identitas budaya yang melekat pada anak-anak Surabaya. Bahkan, ketika ada acara penyambutan tamu di hotel maupun kegiatan resmi di Kota Surabaya, Tari Remo bisa ditampilkan sebagai tari selamat datang,” jelasnya.
Selain Tari Remo, Zuhrotul juga mendorong pengenalan aksara Jawa kepada generasi muda. Menurutnya, warisan budaya dan literasi tradisional harus tetap dikenalkan agar generasi penerus tidak kehilangan akar sejarah dan identitas daerahnya.
“Ini bagian dari nguri-uri budaya Jawa. Anak-anak setidaknya harus mengenal aksara Jawa, mengetahui bentuk dan sejarahnya. Jangan sampai warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas kita justru semakin tidak dikenal oleh generasi berikutnya,” tuturnya.
Budaya Jadi Kekuatan Wisata dan Ekonomi Kreatif
Zuhrotul menilai pemajuan kebudayaan juga memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Surabaya.
Menurutnya, kawasan bersejarah seperti Kampung Heritage Peneleh, kawasan Tunjungan, hingga Kampung Lawas Maspati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan kebudayaan.
Potensi tersebut dapat diperkuat melalui pertunjukan seni, atraksi budaya, serta berbagai agenda yang mengangkat tradisi khas Surabaya.
“Kalau kebudayaan di Surabaya bisa terus diangkat dan dipadukan dengan berbagai event kota, ini bisa menjadi destinasi wisata yang menarik. Wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, tentu tertarik melihat kekayaan seni dan budaya lokal,” ungkapnya.
Ia berharap Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis dan perdagangan, tetapi juga sebagai kota yang memiliki daya tarik wisata sejarah, kebudayaan, dan kepahlawanan.
“Jangan sampai Surabaya hanya dilihat sebagai kota bisnis. Kita ingin Surabaya juga dikenal sebagai Kota Pahlawan yang memiliki identitas dan entitas budaya yang kuat. Modernitas harus berjalan, tetapi jangan sampai jati diri dan kebudayaan asli Surabaya hilang,” tegasnya.
Pemkot Apresiasi Perjuangan DPRD
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah mencurahkan perhatian, pemikiran, serta tenaga selama proses pembahasan Raperda.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus yang membahas Raperda dimaksud,” ujar Lilik mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ia mengatakan berbagai saran, masukan, aspirasi, dan argumentasi dari Pansus menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi regulasi agar kebijakan daerah yang ditetapkan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami menyambut baik aspirasi dan argumentasi tersebut. Kami menyetujui materi Raperda dengan tujuan untuk menyempurnakan materi yang termuat di dalamnya, serta agar kebijakan daerah yang dituangkan dalam Perda lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Pengesahan Perda pada Hari Pahlawan kini menjadi awal dari pekerjaan berikutnya. Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya dituntut memastikan regulasi tersebut benar-benar diterapkan melalui program pendidikan karakter, pelestarian kesenian tradisional, penguatan komunitas budaya, hingga pengembangan wisata sejarah.
Sebab, mempertahankan identitas Kota Pahlawan tidak cukup hanya dengan membangun monumen dan mengenang sejarah perjuangan. Semangat kepahlawanan harus hidup dalam perilaku masyarakat, sementara kebudayaan lokal harus tetap tumbuh dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Perda ini pun diharapkan menjadi kado Hari Pahlawan yang tidak berhenti pada seremoni pengesahan, melainkan benar-benar menghadirkan warisan nilai dan budaya bagi masa depan Kota Surabaya.
