SURABAYA – Warga miskin tidak boleh kehilangan hak mendapatkan bantuan sosial (bansos) hanya karena kesalahan atau ketidaksesuaian data kesejahteraan. Pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila peringkat desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Persoalan ini menjadi perhatian serius DPD Partai NasDem Kota Surabaya. Melalui Sosialisasi Pemutakhiran Desil dan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), NasDem berupaya membantu masyarakat memahami sekaligus memperjuangkan hak mereka dalam mengakses program perlindungan sosial.
Kegiatan yang berkolaborasi dengan NasDem Muda Surabaya dan Kawan Muda Sawahan tersebut digelar di Kantor Bappilu NasDem Jawa Timur, Jalan Arjuna, Surabaya, Jumat (6/11/2026) malam. Lebih dari 100 warga mengikuti kegiatan tersebut.
Tidak sekadar memberikan pemahaman, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung mengenai tata cara mengajukan sanggahan apabila data desil keluarga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Masyarakat diperkenalkan dengan sejumlah jalur resmi pemutakhiran data, mulai dari Portal Perlinsos, Aplikasi Cek Bansos, hingga pengajuan melalui kelurahan dan Dinas Sosial.
Ketidaktepatan data desil bukan persoalan sepele. Perubahan kondisi keluarga, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit menahun, bertambahnya jumlah tanggungan, hingga kondisi ekonomi yang memburuk, bisa membuat data lama tidak lagi mencerminkan keadaan sebenarnya.
Besarnya persoalan tersebut terlihat dari penanganan 3.283 aduan desil oleh Dinas Sosial Kota Surabaya hingga awal September 2026.
Hasil verifikasi menunjukkan 56 persen warga mengalami penurunan desil, 33 persen tetap, dan 11 persen mengalami kenaikan.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa verifikasi lapangan sangat penting untuk memastikan pemeringkatan kesejahteraan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Syaiful Ma’arif, menegaskan bahwa keterlibatan partainya dalam persoalan desil merupakan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, NasDem tidak ingin keberpihakan kepada masyarakat kecil hanya berhenti pada slogan maupun pernyataan politik. Harus ada langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.
“Kami hadir untuk berpartisipasi dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ini bentuk pengabdian nyata Partai NasDem,” tegas Syaiful.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan NasDem Muda Surabaya yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu masyarakat, termasuk mereka yang masih menempuh pendidikan maupun baru memasuki dunia kerja.
“NasDem bukan semata-mata berteriak-teriak bahwa kita hadir untuk masyarakat, tetapi harus nyata,” tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menyoroti dampak serius ketidaktepatan data desil terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Menurutnya, terdapat warga yang secara ekonomi masih membutuhkan bantuan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil tinggi. Kondisi tersebut berpotensi membuat mereka kehilangan akses terhadap sejumlah program perlindungan sosial.
“Begitu mereka berada di atas desil lima, biasanya program-program sosial dari pemerintah tidak bisa mereka akses. Karena itu, masyarakat harus mengetahui bagaimana cara mengajukan perubahan apabila datanya tidak sesuai,” ujarnya.
Imam menegaskan, masyarakat sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara mandiri. Karena itu, warga perlu memahami mekanisme yang tersedia agar tidak pasrah ketika menemukan ketidaksesuaian data.
Melalui kolaborasi dengan Karang Taruna, NasDem Muda memberikan panduan praktis agar masyarakat mampu mengurus sanggahan secara mandiri sekaligus memahami tahapan verifikasi yang harus dilalui.
Ketua NasDem Muda Surabaya, Musyafaah Mia Kurniati, menjelaskan sosialisasi tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga memiliki keterampilan untuk membantu warga lainnya.
“Kami ingin peserta memahami cara melakukan sanggah data desil secara mandiri maupun melalui kelurahan. Mereka juga diharapkan menjadi agen yang dapat menyebarluaskan informasi kepada warga lainnya,” jelas Musyafaah.
Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan menjadi perpanjangan tangan dalam menyosialisasikan mekanisme pemutakhiran data di lingkungan masing-masing.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Lita Machfud Arifin, Ketua Panitia HUT ke-15 Partai NasDem Machfud Arifin, Bendahara DPD NasDem Surabaya Mufadillah, Karolina selaku Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif sekaligus Koordinator Rumah Perempuan NasDem Surabaya, serta perwakilan Kawan Muda Sawahan.
NasDem menegaskan bahwa ketepatan data menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tersingkir dari penerima bantuan hanya karena data yang tidak akurat.
Melalui sosialisasi dan pendampingan ini, NasDem mendorong masyarakat lebih berani memperjuangkan haknya sekaligus mengawal agar bantuan pemerintah benar-benar diterima mereka yang membutuhkan. (DPR)
