SURABAYA – Persoalan anak putus sekolah, ijazah yang tertahan, hingga mahalnya akses pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Di tengah berbagai persoalan tersebut, DPRD Surabaya mengingatkan agar anggaran pendidikan tidak kehilangan fokus dan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan.
Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menegaskan mandatory spending atau belanja wajib pendidikan semestinya diprioritaskan untuk membenahi persoalan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Dispendik). Bukan justru terserap untuk membiayai urusan yang berada di luar kewenangan dinas tersebut.
Sorotan itu disampaikan Arjuna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya bersama Dispendik Kota Surabaya di ruang Komisi D, Kamis (5/11/2026).
Menurut legislator PDI Perjuangan tersebut, pemerintah kota perlu lebih jeli menentukan prioritas penggunaan anggaran. Sebab, masih banyak persoalan pendidikan yang berdampak langsung terhadap masa depan anak-anak Surabaya dan membutuhkan intervensi pemerintah.
“Mandatory spending pendidikan seharusnya fokus di Dinas Pendidikan, bukan untuk dinas lain. Seperti kebakaran dan bencana, itu di luar kewenangan Dispendik. Masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah dan ijazahnya ditahan. Ini yang seharusnya menjadi fokus penyelesaian,” tegas Arjuna.
Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau pembangunan fisik sekolah. Lebih penting, bagaimana anggaran tersebut mampu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Arjuna menilai, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri harus tetap mendapatkan jaminan akses pendidikan. Karena itu, keberadaan sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian agar dapat menjadi alternatif yang terjangkau, bahkan gratis bagi keluarga yang membutuhkan.
“Harapan kita, kualitas pendidikan Surabaya semakin baik dan tidak kalah dengan kota lain. Anak-anak harus mendapatkan akses pendidikan dengan mudah. Walaupun tidak masuk negeri, sekolah swasta pun harus bisa terjangkau atau bahkan gratis,” ujarnya.
Persoalan ijazah yang tertahan di sekolah juga menjadi perhatian serius. Arjuna meminta Pemkot Surabaya hadir membantu para lulusan yang belum bisa mengambil ijazahnya. Jangan sampai persoalan administrasi maupun ekonomi justru menghambat anak-anak melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
Selain pemerataan akses, ia mendesak peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) sekolah negeri. Fasilitas pendidikan milik pemerintah harus terus dibenahi sehingga masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan nyaman.
Arjuna bahkan berharap sekolah negeri mampu bersaing dengan sekolah swasta unggulan. Dengan fasilitas yang semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan pemerintah juga akan meningkat.
“Kalau bisa, sekolah negeri jangan kalah dengan sekolah-sekolah swasta yang elit. Fasilitasnya harus lebih bagus. Masyarakat tentu akan lebih lega, puas, dan nyaman tinggal di Surabaya kalau anak-anaknya mendapatkan akses pendidikan yang baik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Arjuna turut menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Ia mengakui kebutuhan guru masih menjadi tantangan yang telah disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Namun, kebijakan penambahan tenaga pendidik juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.
Untuk sementara, ia mendorong adanya skema alternatif guna membantu memenuhi kebutuhan pengajar, termasuk kemungkinan pelibatan mahasiswa maupun sumber tenaga pendidik lainnya.
“Sejatinya memang kita kekurangan guru. Sementara ini bagaimana skemanya, apakah diambilkan dari pusat, mahasiswa, dan lain-lain untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri di Surabaya,” pungkasnya.
Bagi Arjuna, pembenahan pendidikan harus dimulai dari ketepatan menentukan prioritas. Anggaran pendidikan semestinya tidak berhenti pada urusan administratif dan pembangunan fasilitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak dan keluarga yang membutuhkan layanan pendidikan di Surabaya.
