SURABAYA (Kabarjawatimur.com) – Pemanfaatan budaya lokal sebagai sarana edukasi kesetaraan gender mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus melahirkan kebijakan dan tindakan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ajeng menanggapi penyelenggaraan Surabaya Gender Award 2026 melalui Fragmen Suroboyoan bertema Ruang Bersama Indonesia di BG Junction Surabaya, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang melibatkan 31 kecamatan se-Surabaya tersebut mengangkat pesan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pentingnya membangun lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan inklusif.
Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak DP3A-PPKB Kota Surabaya, Relita Wulandari, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kreativitas maupun perlombaan antarkecamatan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi salah satu inovasi pembangunan responsif gender dengan menjadikan budaya lokal sebagai media edukasi masyarakat.
Ajeng menilai pendekatan melalui seni dan budaya lokal merupakan langkah kreatif untuk membangun kesadaran publik. Pesan sosial yang disampaikan melalui kesenian dinilai lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat.
“Pendekatan budaya seperti ini patut diapresiasi. Pesan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak bisa disampaikan dengan cara yang lebih membumi, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami pentingnya nilai-nilai tersebut,” tuturnya, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, politisi muda Gerindra tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota inklusif tidak cukup diukur dari kemeriahan acara ataupun banyaknya peserta yang terlibat.
Menurutnya, perempuan harus memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan mengambil bagian dalam pembangunan. Sementara itu, anak-anak wajib mendapatkan pemenuhan hak, perlindungan, serta lingkungan yang menjamin keamanan dan tumbuh kembang mereka.
Karena itu, Ajeng mendorong seluruh kecamatan agar menerjemahkan pesan dalam pertunjukan tersebut menjadi gerakan konkret di wilayah masing-masing.
Mulai dari memperkuat program pemberdayaan perempuan, meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap anak, hingga membangun lingkungan sosial yang aman dan ramah anak.
“Ukuran keberhasilannya bukan hanya dari meriahnya kegiatan, tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Kesetaraan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak harus hadir dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ajeng berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota yang mengampanyekan kesetaraan, tetapi juga mampu mewujudkannya melalui kebijakan dan pelayanan publik.
“Perempuan dan anak bukan sekadar bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan, tetapi juga memiliki hak dan peran penting dalam menentukan masa depan pembangunan Kota Surabaya,” pungkasnya.
