SUMENEP – Perempuan tidak cukup hanya menjadi penonton dalam demokrasi. Mereka harus berani menyuarakan aspirasi, memahami kebijakan publik, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan. Pesan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat memberikan pendidikan politik kepada kader Fatayat NU di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Selasa (27/10/2026).
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menjadi pembicara dalam kegiatan bertema Menyemai Kesadaran Politik dan Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan PAC Fatayat NU Pragaan di Auditorium Lantai II Kantor MWCNU Pragaan.
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Santri NU Pragaan untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026 tersebut menjadi momentum untuk mendorong kader perempuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan meningkatkan kesadaran politik.
Menurut Ning Lia, politik bukan sekadar persoalan jabatan atau kekuasaan. Politik juga berkaitan erat dengan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan dan pelayanan publik.
“Mau tidak mau proses demokrasi akan terus berjalan. Suka tidak suka ada DPD, DPR dan sebagainya,” ujar alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Ia menegaskan, perempuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Namun, kesempatan itu perlu diimbangi dengan pengetahuan, keberanian, dan kemampuan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
“Jangan sampai ada ruang-ruang, tapi kita gak mengambil ruang itu,” tegas Ning Lia.
Filosofi PEREMPUAN dan Kepemimpinan
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia memperkenalkan filosofi PEREMPUAN sebagai sembilan nilai yang dapat menjadi bekal dalam membangun karakter kepemimpinan.
Sembilan nilai itu meliputi Personality, Empathy, Responsibility, Equity, Motivation, Positivity, Universal, Analytical, dan Negotiation.
Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya kepribadian, empati, tanggung jawab, keadilan, motivasi, pola pikir positif, sikap inklusif, kemampuan analisis, serta kecakapan bernegosiasi.
Bagi Ning Lia, kader perempuan perlu memiliki kemampuan memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menyampaikan pendapat atau menawarkan solusi. Hal ini penting agar keterlibatan perempuan dalam politik tidak berhenti pada kehadiran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembahasan dan pengawasan kebijakan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap perkembangan regulasi pemerintah. Kebijakan di bidang pendidikan, misalnya, perlu dicermati agar pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak mengabaikan kondisi lembaga pendidikan tertentu.
Karena itu, kader Fatayat NU didorong untuk membiasakan diri mempelajari substansi kebijakan, memahami dampaknya, serta menyampaikan kritik dan masukan berdasarkan argumentasi yang jelas.
Perempuan Harus Saling Menguatkan
Selain membangun kapasitas individu, Ning Lia menekankan pentingnya solidaritas antarkader melalui semangat woman support woman. Menurutnya, perempuan perlu saling mendukung, membuka kesempatan bagi sesamanya, dan membangun kolaborasi agar semakin banyak perempuan memiliki ruang untuk berkembang.
Solidaritas tersebut dinilai penting, baik dalam organisasi kemasyarakatan maupun kehidupan politik. Dengan saling menguatkan, perempuan dapat memperluas jejaring, berbagi pengetahuan, dan mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam ruang publik.
Ning Lia juga mendorong kader Fatayat NU memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana pendidikan politik. Media sosial seperti TikTok dan berbagai platform media online dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan, menjelaskan persoalan publik, serta menjangkau generasi muda.
Namun, pemanfaatan media digital harus diimbangi kemampuan memilah informasi, menganalisis persoalan, dan menyampaikan pesan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Melalui pendidikan politik tersebut, Ning Lia berharap kader Fatayat NU semakin memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam demokrasi. Perempuan, menurutnya, memiliki ruang untuk berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui organisasi, ruang publik, maupun proses pengambilan kebijakan.
Dengan bekal pengetahuan politik, karakter kepemimpinan, dan solidaritas, kader perempuan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari dinamika demokrasi, tetapi juga mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.
