SURABAYA (Kabarjawatimur) – Keterlibatan perempuan dalam politik tidak cukup hanya mengejar angka keterwakilan. Perempuan juga dituntut memiliki kapasitas, keberanian, jejaring, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat agar dapat ikut memengaruhi kebijakan publik.
Hal itu disampaikan dr. Zuhrotul Mar’ah, Anggota DPRD Surabaya Fraksi PAN sekaligus Sekretaris DPD PAN Surabaya, dalam Sekolah Politik Perempuan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Amaris Hotel Darmo Surabaya, Sabtu (26/9/2026).
Zuhrotul mengatakan, perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan ketika memasuki dunia politik. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur politik, tetapi juga budaya dan pandangan sosial yang dapat membatasi ruang perempuan.
“Politik biaya tinggi, akses modal kampanye yang tidak setara. Ini tantangan dalam struktur politik kita,” ujar Zuhrotul.
Selain persoalan biaya politik, ia menyoroti penempatan calon legislatif perempuan yang belum selalu berada pada posisi strategis serta keterbatasan akses informasi mengenai mekanisme politik.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan peningkatan kapasitas. Perempuan yang ingin terjun ke politik harus memahami regulasi, kebijakan publik, komunikasi, sekaligus memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Perempuan Dekat dengan Persoalan Pelayanan Publik
Zuhrotul juga menekankan pentingnya perspektif perempuan dalam kebijakan pelayanan publik. Menurutnya, perempuan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai ibu, pengasuh, dan pengelola rumah tangga.
“Perempuan adalah yang paling terdampak dalam banyak aspek. Entah itu sebagai ibu, pengasuh, dan pengelola rumah tangga,” katanya.
Ia menjelaskan, ketika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, perempuan dan anak termasuk kelompok yang dapat merasakan dampaknya secara langsung.
Karena itu, perempuan yang berada di ruang politik perlu mampu membaca persoalan tersebut dan membawanya ke dalam proses perumusan kebijakan.
Isu seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan ekonomi dinilai menjadi bagian penting yang perlu terus dikawal.
“Kalau kita tidak masuk ke ruang kebijakan, urusan mendasar masyarakat bawah sering terabaikan,” ujarnya.
Dari Komunitas ke Ruang Kebijakan
Zuhrotul menilai pengalaman perempuan dalam organisasi dan komunitas merupakan modal sosial yang penting ketika memasuki dunia politik.
Pengalaman di tingkat akar rumput dapat membantu perempuan memahami persoalan masyarakat secara lebih konkret. Jejaring organisasi perempuan, komunitas, maupun majelis taklim juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas sekaligus menyerap aspirasi.
Di sisi lain, perkembangan media digital membuka ruang baru bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan, membangun jejaring, dan mengawal isu publik.
Namun, menurut Zuhrotul, keberadaan di ruang digital harus diikuti kemampuan memahami isu dan menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab.
“Forum seperti sekolah politik perempuan ini adalah salah satu forum strategis untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan sebagai modal penting,” katanya.
Kepemimpinan Perempuan Harus Berbasis Kapasitas
Sekolah Politik Perempuan LHKP PWM Jawa Timur berlangsung pada 26–27 September 2026 di Amaris Hotel Darmo Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi kader perempuan untuk memahami dinamika politik, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
Zuhrotul menilai perempuan tidak cukup hanya hadir sebagai pelengkap dalam politik. Keterlibatan tersebut harus dibarengi kapasitas untuk memperjuangkan aspirasi dan mengawal kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Bagi perempuan yang ingin masuk ke ruang publik, lanjut dia, proses belajar harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengetahuan, integritas, keberanian dan jejaring menjadi bekal penting agar keterlibatan perempuan dalam politik tidak berhenti pada keterwakilan, tetapi mampu menghadirkan suara masyarakat dalam proses kebijakan.
“Perempuan harus berani hadir, belajar, dan ikut menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat,” tegasnya.
