SURABAYA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun. DPRD Surabaya memastikan pembahasan anggaran akan diarahkan pada program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan penyampaian nota keuangan oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi tahapan lanjutan setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Setelah nota keuangan disampaikan, tahapan berikutnya yakni pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang kemudian akan mendapat jawaban dari Wali Kota Surabaya.
“Pak Wali Kota menyampaikan nota keuangan untuk APBD 2027 yang diproyeksikan Rp12,8 triliun. Besok ada pemandangan umum fraksi, kemudian Rabu jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi,” kata Bahtiyar seusai rapat paripurna, Senin (28/9/2026).
Menurut dia, sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan bagi masyarakat menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027. Program tersebut dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.
Selain program daerah, DPRD juga mendorong agar anggaran daerah dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat. Salah satunya terkait penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Bahtiyar menyebut terdapat peluang penanganan hampir 5.000 unit rumah melalui sinergi program pemerintah daerah dan pusat.
“Yang bisa dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 Rutilahu yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lebih dari 3.000 unit Rutilahu di Surabaya telah masuk dalam program penanganan. Sementara itu, dukungan dari Kementerian Perumahan untuk hampir 2.000 rumah dinilai dapat memperluas cakupan perbaikan hunian warga.
DPRD Surabaya, lanjut Bahtiyar, akan mencermati kemampuan fiskal daerah sebelum menentukan program yang menjadi prioritas dalam pembahasan RAPBD.
Pembahasan RAPBD 2027 dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 9 Oktober hingga 9 November 2026 sebelum memasuki tahap finalisasi.
“Apapun program yang pro-rakyat tentunya DPRD akan mendukung,” tegasnya.
Selain Rutilahu, perhatian DPRD juga diarahkan pada program pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembahasan RAPBD selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan Pemkot Surabaya untuk menyelaraskan antara kemampuan anggaran, kebutuhan masyarakat, serta program prioritas pembangunan Kota Surabaya.
