SURABAYA (KabarJawatimur) — Sistem pendataan desil kemiskinan di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, menilai data desil masih kerap tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, warga yang sejatinya masih membutuhkan bantuan justru berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial.
Arjuna mengatakan, persoalan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat. Salah satu yang paling dirasakan adalah ketika status desil warga mengalami kenaikan, meski kondisi ekonominya tidak banyak berubah.
“Kemanfaatan desil ini sebenarnya untuk siapa? Kalau saya lihat, kemanfaatannya untuk masyarakat itu belum ada, malah cenderung merugikan,” kata Arjuna.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, kenaikan status desil bukan sekadar persoalan administrasi. Perubahan itu dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Di sektor kesehatan, misalnya, Arjuna menyebut sejumlah warga mengeluhkan kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) mereka terblokir setelah status desil mengalami kenaikan.
“Sejumlah warga melaporkan kepesertaan BPJS PBI mereka diblokir karena status desil naik, sehingga kesulitan mendapat akses pengobatan mendesak,” ujarnya.
Dampak lainnya terjadi di sektor pendidikan. Arjuna menyebut terdapat warga yang kehilangan akses terhadap beasiswa setelah mengalami perubahan status dalam pendataan desil.
“Ada sejumlah beasiswa yang dicabut. Ini sangat mengganggu keluarga miskin, terkhusus di Kota Surabaya,” katanya.
Selain ketepatan data, Arjuna juga menyoroti proses verifikasi bagi masyarakat yang mengajukan perbaikan atau penurunan status desil. Menurutnya, pengajuan yang dilakukan sejak awal tahun masih membutuhkan waktu lama dan belum memberikan kepastian kepada warga.
Ia mencontohkan kasus seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Perempuan tersebut mengalami masalah kesehatan pada bagian kaki dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Namun, status desilnya tidak kunjung turun sehingga menyulitkannya memperoleh bantuan.
Pemkot Surabaya, kata Arjuna, akhirnya memberikan solusi sementara melalui program Universal Health Coverage (UHC) dengan penerbitan surat keterangan agar warga tersebut tetap dapat memperoleh layanan kesehatan.
Kasus tersebut, menurut dia, menjadi gambaran bahwa persoalan data desil memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai warga yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan hak karena data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi mereka yang sebenarnya,” tegasnya.
Arjuna juga mempertanyakan efektivitas proses verifikasi data yang dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat daerah. Ia menilai banyaknya keluhan masyarakat menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan pemutakhiran desil.
Ia mendorong agar pemerintah memastikan data kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan. Terlebih, data tersebut menjadi salah satu dasar yang berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
“Harus ada evaluasi secara menyeluruh. Data harus benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sehingga warga yang membutuhkan tidak justru dirugikan oleh perubahan status desil,” pungkasnya.
