SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) — Kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu berjalan tetap. Warga yang sebelumnya masuk kategori tertentu bisa mengalami perubahan kondisi, baik karena kehilangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, maupun perubahan tanggungan keluarga. Karena itu, data kesejahteraan masyarakat dinilai tidak boleh berhenti pada pendataan sebelumnya.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agus Mashuri. Ia menilai akurasi data desil perlu terus dijaga agar berbagai program sosial pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat sesuai kondisi terkini.
Agus mengatakan masih ditemukan warga yang kondisi ekonominya sudah tidak sesuai dengan desil yang tercatat dalam data pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat kesulitan mengakses program sosial yang persyaratannya menggunakan data desil.
“Dinas Sosial membuat program setiap bulan sekali ada pendataan baru, sehingga warga yang awalnya tidak sesuai desil bisa dijalankan agar sesuai dengan desil yang ada,” kata Agus saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi adanya jarak antara data administrasi dengan kondisi riil masyarakat. Terlebih, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak selalu menunggu proses pendataan berikutnya.
Agus mendorong Dinas Sosial Kota Surabaya tidak hanya melakukan pendataan secara berkala, tetapi juga memastikan mekanisme perubahan data mudah diakses masyarakat. Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak lagi sesuai dengan data sebelumnya perlu mendapatkan ruang untuk mengajukan pembaruan.
“Kalau kondisi warga berubah, datanya juga harus mengikuti. Jangan sampai kondisi di lapangan sudah berbeda, tetapi data yang digunakan masih data lama,” ujarnya.
Ia menilai pembaruan data bukan sekadar persoalan administrasi. Ketepatan data berkaitan langsung dengan peluang masyarakat mendapatkan program pemerintah, terutama bantuan dan layanan sosial yang ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu.
Karena itu, Agus berharap proses pemutakhiran dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan perangkat di tingkat bawah. Informasi dari lingkungan tempat tinggal dinilai dapat membantu pemerintah melihat perubahan kondisi warga secara lebih cepat.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan aktif memastikan data keluarganya tetap sesuai. Jika terjadi perubahan kondisi ekonomi, perubahan komposisi keluarga, atau keadaan lain yang memengaruhi tingkat kesejahteraan, warga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.
Agus menegaskan, semakin mutakhir data yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula peluang program sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tujuannya bukan sekadar memperbaiki angka desil, tetapi memastikan program pemerintah tepat sasaran. Yang membutuhkan harus bisa mendapatkan haknya, sementara data warga juga harus sesuai dengan kondisi sebenarnya,” pungkasnya.
