SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi belakangan ini mendapat dukungan dari Komisi A DPRD Surabaya. Legislator menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi kepemimpinan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar, sekaligus mendorong budaya kerja yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, menegaskan bahwa tingginya intensitas sidak tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan wali kota terhadap jajaran aparatur sipil negara (ASN). Sebaliknya, sidak merupakan mekanisme pengendalian untuk memastikan sistem, standar operasional prosedur (SOP), dan kebijakan yang telah disusun benar-benar diterapkan di lapangan.
“Intensitas sidak yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan ketidakpercayaan terhadap jajaran. Lebih tepat dipandang sebagai fungsi kepemimpinan, pengendalian, dan penjaminan mutu pelayanan publik,” kata Rio, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, sidak merupakan instrumen validasi sistem, bukan pengganti sistem. Kehadiran langsung wali kota di lapangan bertujuan mencocokkan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi yang dirasakan masyarakat.
Rio menambahkan, pengawasan langsung juga menjadi sarana membangun budaya akuntabilitas di kalangan ASN. Dengan demikian, setiap pegawai terdorong menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Ia menjelaskan, setiap temuan dalam sidak seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, pembaruan SOP, peningkatan kapasitas pegawai, hingga penguatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
“Pengawasan langsung harus berjalan seimbang dengan pengawasan berbasis data agar sistem pemerintahan semakin efektif,” ujarnya.
Rio juga menilai sidak akan memperkuat kepemimpinan berjenjang di lingkungan Pemkot Surabaya. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah didorong lebih aktif melakukan pengawasan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Lebih jauh, ia menyebut pola kepemimpinan yang diterapkan Eri Cahyadi sejalan dengan konsep Management By Walking Around (MBWA), yakni pemimpin yang turun langsung melihat kondisi riil di lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan terlaksana sesuai tujuan.
“Harapannya, setiap OPD, camat, dan lurah mampu menjaga kualitas pelayanan secara konsisten tanpa harus selalu menunggu sidak dari wali kota. Dengan begitu, sistem yang telah dibangun dapat berjalan efektif secara berkelanjutan,” pungkasnya.( KJT02)
