Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – DPRD Kota Surabaya mengimbau para orang tua yang putra-putrinya belum diterima di SMP negeri agar segera memanfaatkan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur sekolah swasta. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, mengatakan kapasitas pendidikan di Kota Surabaya sebenarnya masih mencukupi jika sekolah swasta turut dimanfaatkan secara optimal. Total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa, sementara jumlah peserta didik yang telah tervalidasi baru berkisar 28 ribu hingga 30 ribu siswa.
“Artinya, masih tersedia kuota yang cukup besar di sekolah swasta. Karena itu kami mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut,” ujar Ajeng, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat kini dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta melalui laman resmi SPMB. Dalam sistem tersebut tersedia sejumlah pilihan jalur penerimaan, termasuk Jalur Afirmasi yang diperuntukkan bagi keluarga miskin (Gakin) maupun keluarga hampir miskin.
Menurut Ajeng, Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyiapkan Program Pendidikan Daerah (Popda) sebagai bentuk dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, setiap sekolah swasta diwajibkan menyediakan kuota minimal lima persen bagi siswa dari keluarga Gakin. Kuota tersebut tidak diperbolehkan dialihkan kepada peserta didik dari kategori lain.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menilai persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB saat ini bukan terletak pada keterbatasan kuota secara keseluruhan, melainkan masih menumpuknya pendaftar di sejumlah sekolah favorit.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus memperbarui informasi mengenai sekolah swasta yang masih memiliki kursi kosong agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses.
“Penerimaan di sekolah swasta bersifat dinamis. Selama kuota belum terpenuhi, proses pendaftaran masih tetap dibuka,” katanya.
Ajeng juga mengingatkan masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi menjelang pelaksanaan SPMB agar segera melapor melalui pengurus RT/RW dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial sehingga dapat diakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan daya tampung SMP negeri masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun akibat tingginya minat masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi D DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya menambah rombongan belajar (rombel) sekaligus mempercepat operasional dua SMP negeri baru yang telah selesai dibangun.
“Kami berharap kedua SMP negeri baru tersebut sudah bisa menerima peserta didik dan beroperasi penuh bersama tenaga pendidiknya pada tahun 2027 sehingga dapat mengurangi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Surabaya,” pungkas Ajeng.(KJT02)
