Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Program Kampung Pancasila yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menjawab persoalan sampah perkotaan. Meski berpotensi menjadi solusi lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan warga, implementasinya masih terkendala minimnya infrastruktur pengolahan serta belum tersambungnya akses ekonomi bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menilai program yang mengusung empat fokus utama, yakni lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong, masih berhenti pada tahap edukasi dan pemilahan sampah di tingkat warga.
Menurutnya, masyarakat memang telah didorong untuk memilah sampah organik, plastik, dan kertas. Namun, fasilitas pendukung seperti tempat penampungan sampah terpilah hingga sarana pengolahan masih terbatas, sehingga alur pengelolaan tidak berjalan secara utuh.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat volume sampah di Kota Surabaya mencapai sekitar 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Tanpa sistem pengelolaan yang terintegrasi, program berbasis kampung dinilai belum cukup kuat untuk menekan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Selain itu, aspek ekonomi dari pengelolaan sampah juga belum terbentuk secara maksimal. Warga dinilai belum memperoleh nilai tambah yang signifikan karena belum tersedianya fasilitas produksi lanjutan maupun kepastian pasar hasil olahan sampah.
Bahtiyar mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, dana kelurahan, maupun skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyediakan sarana pengolahan, alat produksi, hingga akses pasar bagi hasil pengolahan sampah warga.
Ia juga mengusulkan agar program ini tidak langsung diterapkan secara menyeluruh di seluruh RW, melainkan dimulai dari percontohan agar model pengelolaan yang efektif dapat direplikasi secara bertahap.
Selain itu, peran pendamping Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tingkat RT dinilai perlu diperkuat, tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga mendampingi proses produksi hingga menghasilkan produk bernilai jual.
Tanpa penguatan dari hulu hingga hilir, ia menilai Kampung Pancasila berisiko hanya menjadi program edukatif tanpa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
