SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – Klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengenai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir sebesar 10 persen setelah penerapan sistem parkir digital mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Kalangan legislatif meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menyajikan data yang lebih rinci terkait efektivitas berbagai instrumen digitalisasi parkir, termasuk program Voucher Parkir Suroboyo.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menilai digitalisasi parkir merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka kenaikan pendapatan secara umum.
“Kalau memang ada kenaikan PAD sebesar 10 persen setelah digitalisasi, tentu ini kabar baik. Tetapi kami juga ingin melihat data yang lebih rinci, termasuk sejauh mana kontribusi voucher parkir terhadap peningkatan tersebut,” ujar Achmad, Rabu (17/6/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, program Voucher Parkir Suroboyo yang digagas sebagai bagian dari transformasi pembayaran non-tunai harus dapat dibuktikan manfaatnya secara nyata. Pemerintah, kata dia, perlu mengukur tingkat pemanfaatan voucher oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Voucher parkir ini dibuat untuk mendukung digitalisasi sekaligus menekan kebocoran. Yang perlu dilihat sekarang adalah hasilnya. Berapa yang sudah terjual, berapa yang sudah digunakan, dan berapa kontribusinya terhadap PAD,” katanya.
Sorotan DPRD muncul karena nilai anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut cukup besar. Pada APBD 2026, Dishub Surabaya menganggarkan Rp201,97 juta untuk pencetakan tahap awal hampir 500 ribu lembar Voucher Parkir Suroboyo, yang terdiri dari sekitar 249 ribu lembar voucher roda dua dan 249 ribu lembar voucher roda empat.
Selain itu, Dishub juga merencanakan pencetakan tahap berikutnya senilai Rp155,98 juta yang dijadwalkan mulai Juli 2026. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk program voucher parkir mencapai sekitar Rp357,95 juta.
Menurut Achmad, tambahan anggaran tersebut harus dibarengi evaluasi yang terukur agar manfaat program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau program ini akan dilanjutkan dan bahkan ditambah pencetakannya, tentu harus ada evaluasi. Kita perlu melihat berapa voucher yang sudah terserap, bagaimana tingkat penggunaannya, dan seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo, sebelumnya menyampaikan bahwa digitalisasi sistem parkir mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi sementara, pendapatan retribusi parkir meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode sebelum digitalisasi.
“Peningkatan pemasukan parkir setelah digitalisasi sekitar 10 persen. Kenaikan ini terjadi karena sistem digital membuat pencatatan lebih transparan. Kami akan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pendapatan retribusi ini,” ujar Trio.
Dishub mencatat realisasi pendapatan parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Melalui optimalisasi pembayaran digital menggunakan QRIS, kartu uang elektronik, dan voucher parkir, pemerintah menargetkan pertumbuhan PAD sektor parkir hingga 40–50 persen.
Untuk mendukung pengawasan di lapangan, Dishub telah melengkapi sekitar 900 juru parkir resmi dengan rompi beridentitas QRIS dan memasang papan informasi petugas parkir di sejumlah titik parkir tepi jalan umum.
Meski mengapresiasi berbagai inovasi tersebut, Achmad mengingatkan bahwa keberhasilan program harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah dan perbaikan tata kelola parkir.
“Jangan sampai voucher parkir hanya menjadi proyek transisi. Yang lebih penting adalah hasil akhirnya, apakah benar mampu meningkatkan pendapatan daerah, menekan kebocoran, dan memperbaiki tata kelola parkir di Surabaya,” ujarnya.
DPRD pun mendorong Dishub menyampaikan laporan perkembangan program secara berkala, mulai dari data penjualan dan penggunaan voucher hingga kontribusinya terhadap PAD.
“Kalau memang terbukti efektif, tentu DPRD akan mendukung. Tetapi evaluasi harus dilakukan secara objektif sehingga bisa diketahui instrumen mana yang paling efektif dalam meningkatkan PAD dan memperbaiki tata kelola parkir,” pungkasnya.
Judul Alternatif:
- DPRD Surabaya Tagih Data Efektivitas Voucher Parkir di Tengah Klaim Kenaikan PAD
- PAD Parkir Naik 10 Persen, DPRD Minta Dishub Buktikan Dampak Voucher Parkir
- Digitalisasi Parkir Diklaim Dongkrak PAD, DPRD Soroti Serapan Voucher Parkir Suroboyo
- DPRD Surabaya Desak Evaluasi Voucher Parkir Senilai Rp357 Juta
- Kenaikan PAD Parkir Disambut Positif, DPRD Minta Data Rinci Kontribusi Voucher
