Surabaya ( Kabarjawatimur.com)– DPRD Surabaya berkomitmen mengawal dan meneruskan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya kepada pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6).
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifa’i, menilai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, seluruh tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.
Menurut Bahtiyar, sebagian besar tuntutan yang disampaikan massa aksi berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga DPRD Surabaya hanya dapat berperan sebagai jembatan aspirasi agar suara mahasiswa dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang.
“Kami mengapresiasi aksi yang dilakukan teman-teman Cipayung Plus. Aspirasi yang disampaikan akan kami pelajari dan kami teruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI karena mayoritas berkaitan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Surabaya memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi persoalan harga BBM, Bahtiyar menjelaskan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia sehingga berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menyebut pemerintah masih memberikan subsidi pada beberapa sektor strategis untuk menjaga stabilitas distribusi barang dan menekan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Bahtiyar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah penghentian program, melainkan perbaikan tata kelola dan pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya sependapat jika ada evaluasi dan perbaikan tata kelola. Masukan dari mahasiswa sangat penting untuk penyempurnaan program. Tetapi kalau moratorium atau penghentian program, saya kurang sepakat. Yang dibutuhkan adalah pembenahan agar pelaksanaannya semakin baik,” tegasnya.
Bahtiyar menambahkan, berbagai masukan terkait MBG akan disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menanggapi tenggat waktu dua pekan yang diberikan mahasiswa untuk menindaklanjuti tuntutan mereka, DPRD Surabaya memastikan akan segera menyusun dan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi yang diterima.
Di akhir pernyataannya, Bahtiyar mengajak masyarakat untuk tetap kritis sekaligus bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial.
“Masyarakat harus mampu memilah informasi secara objektif dan komprehensif. Kritik tentu diperlukan, tetapi kita juga harus memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
