SURABAYA ( KABAR JATIM) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai meminta agar program beasiswa bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) dari Pemerintah Kota Surabaya benar-benar tepat sasaran.
Beasiswa senilai Rp50 ribu yang rencananya diberikan kepada sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK dari keluarga kurang mampu itu, menurut Bahtyar, harus dipastikan tepat sasaran serta memiliki sistem yang jelas.
“Beasiswa senilai Rp50 ribu diberikan kepada sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK kurang mampu harus tepat sasaran,” kata Bahtyar di Surabaya, Kamis 5 Maret 2026
Ia menekankan bahwa program tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu dari sisi penganggaran, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Bahtiyar mengaku baru mendengar rencana program tersebut. Namun secara prinsip, dirinya mendukung jika beasiswa itu memang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tetap bisa mengenyam pendidikan usia dini.
“Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting,” ujarnya.
Meski demikian, Bahtiyar mengingatkan pentingnya memastikan apakah program tersebut sudah dibahas dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, kepastian anggaran menjadi dasar utama sebelum program dijalankan.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran bantuan.
Bahtiyar mempertanyakan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sekolah, atau melalui sistem transfer langsung ke rekening penerima.
“Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolahnya, langsung ke rekening orang tua, atau bentuknya barang. Ini perlu difinalisasi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Terkait verifikasi calon penerima, Bahtiyar menyarankan agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin.
Menurutnya, proses validasi dapat dilakukan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem, sebagaimana mekanisme yang telah diterapkan pada berbagai program bantuan sosial sebelumnya.
“Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran,” tuturnya.
Bahtiyar juga menekankan pentingnya evaluasi berkala apabila program tersebut benar-benar direalisasikan. Pengawasan diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan dialihkan untuk keperluan lain.
“Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Surabaya akan memantau implementasi program tersebut apabila sudah berjalan. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
