SURABAYA – Pengangguran, BPJS Kesehatan nonaktif hingga pekerjaan drainase yang belum tuntas menjadi sederet persoalan yang dikeluhkan warga dalam rangkaian reses Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati.
Beragam keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Apalagi, ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga setiap alokasi anggaran dituntut benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Aning mengatakan, persoalan lapangan kerja menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga di sejumlah titik reses, termasuk wilayah Bulak dan Rungkut.
“Sulitnya lapangan kerja, pengangguran mendominasi di beberapa titik reses. Banyak ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya belum bekerja, sementara ekonomi semakin sulit dan harga bahan pangan juga semakin tinggi,” kata Aning, Selasa (6/10/2026).
Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, kondisi itu menunjukkan perlunya inovasi Pemkot Surabaya dalam membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Selain pengangguran, Aning menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Berdasarkan data pemerintah pusat yang diterimanya, sekitar 50 ribu warga Surabaya tercatat memiliki BPJS nonaktif.
Aning menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas masalah administratif karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Banyak warga yang BPJS-nya tidak aktif, padahal mereka butuh untuk berobat dan membutuhkan penanganan segera. Ini harus diantisipasi jangan sampai menyebabkan permasalahan yang merenggut nyawa atau menimbulkan kondisi kesehatan serius karena keterlambatan penanganan,” tegasnya.
Dalam reses bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), Aning juga menerima aspirasi terkait kebutuhan sarana pendukung pelayanan kesehatan, salah satunya tensimeter.
Menurutnya, KSH merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat karena melakukan pemantauan langsung dari rumah ke rumah.
“Karena KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door, sarana prasarana pendukung seperti tensi harus menjadi perhatian Dinkes,” ujarnya.
Drainase Belum Tuntas, Warga Keluhkan Infrastruktur
Persoalan infrastruktur lingkungan juga menjadi sorotan. Aning menyebut warga tidak hanya meminta pembangunan baru, tetapi juga perawatan dan normalisasi infrastruktur yang sudah ada.
Salah satu yang banyak dikeluhkan adalah saluran drainase yang mengalami sedimentasi. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas aliran air dan memperbesar potensi genangan maupun banjir.
Warga juga menyampaikan kebutuhan sarana persampahan, mulai dari bak sampah hingga gerobak pengangkut sampah.
“Jangan hanya fokus membangun, tetapi juga betul-betul memperhatikan normalisasi saluran, terutama sedimentasi yang menyebabkan banjir di banyak tempat,” katanya.
Aning juga menyoroti sejumlah titik pekerjaan drainase yang belum tuntas hingga dikeluhkan warga. Menurutnya, pekerjaan infrastruktur yang telah dianggarkan seharusnya tidak terhambat sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Salah satu kendala yang ditemukan, kata Aning, berkaitan dengan keterlambatan pengiriman bahan material akibat persoalan kontrak payung.
“Karena pengiriman bahan material terlambat akibat kontrak payung,” katanya.
Aspirasi pembangunan maupun perbaikan balai RT dan balai RW juga masih muncul dalam reses. Aning menilai fasilitas tersebut bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi salah satu penunjang pelayanan publik di tingkat lingkungan.
Sementara itu, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga masih menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagian warga dinilai sudah tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperbaiki rumah mereka.
“Rumah yang layak, darurat tidak bocor dan bisa dihuni, perlu mendapat perhatian dan anggarannya ditambah secara signifikan,” tegasnya.
Meter Air Bermasalah, PDAM Diminta Serius
Persoalan pelayanan air bersih turut menjadi catatan dalam reses. Warga, salah satunya di wilayah Wonorejo, Kecamatan Rungkut, mengeluhkan gangguan pada meter air yang dinilai tidak normal dan berpotensi merugikan pelanggan.
Aning meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari PDAM.
“Hal kecil seperti itu harus menjadi perhatian serius PDAM,” ujarnya.
Menurut Aning, PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan air bersih secara optimal kepada masyarakat Surabaya.
“PDAM merupakan BUMD yang harus melayani kebutuhan air untuk warga Surabaya, terutama warga yang tinggal di wilayah yang masih mengalami persoalan pelayanan air. Jangan sampai keluhan seperti meter air tidak normal dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Aning Soroti Anggaran Rp47 Miliar untuk Gen Z
Dari berbagai aspirasi tersebut, Aning mendorong agar penyusunan APBD Surabaya 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas.
Ia meminta anggaran untuk Rutilahu, balai RT/RW, sarana pendukung KSH, jaring pengaman sosial serta program pengentasan pengangguran dikaji secara serius.
“Jaring pengaman sosial untuk pengendalian harga kebutuhan pokok serta inovasi pengentasan pengangguran tetap harus dikaji serius, termasuk pola dan metode pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Aning juga menyoroti alokasi anggaran sekitar Rp47 miliar untuk program yang menyasar Gen Z. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti tujuan yang jelas serta dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Aning menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dalam APBD 2027.
Menurutnya, aspirasi yang muncul dalam reses merupakan gambaran kebutuhan riil warga yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran.
“DPRD menyambung lidah warga Kota Surabaya agar mereka mendapatkan haknya dalam APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2027. Karena itu, kondisi riil warga harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas anggaran,” pungkasnya.
