SURABAYA – Perjuangan Sri Endah Mujiati menghadapi sengketa rumah bernilai lebih dari Rp3 miliar memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan The Tomy terhadap Sri Endah Mujiati tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby, Kamis (19/11/2026).
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi Sri Endah Mujiati dalam menghadapi sengketa yang berawal dari transaksi keuangan pada 2013. Persoalan ini sebelumnya juga mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia.
Berdasarkan amar putusan yang tercantum dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim menerima eksepsi atau keberatan hukum yang diajukan pihak Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ning Lia menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, menurutnya, persoalan ini juga perlu dilihat dari sisi perlindungan hak masyarakat, khususnya ketika transaksi keuangan melibatkan aset bernilai tinggi.
“Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar,” ujar Ning Lia.
Senator asal Jawa Timur tersebut menilai, perkara Sri Endah Mujiati menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap transaksi keuangan yang menggunakan aset sebagai jaminan. Ketimpangan posisi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak pemberi pembiayaan berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai.
“Persoalan seperti ini bukan semata-mata soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan. Ada aspek kemanusiaan, perlindungan hak milik, dan keadilan substantif yang harus diperhatikan. Kita tentu tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketimpangan posisi dalam sebuah transaksi,” tegasnya.
Sengketa tersebut bermula dari transaksi keuangan yang menurut keterangan pihak Sri Endah Mujiati merupakan hubungan utang-piutang. Pada 2013, Sri Endah mengaku menerima dana sekitar Rp368,5 juta setelah dilakukan pemotongan dari pinjaman yang diajukan.
Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah. Padahal, berdasarkan penilaian aset yang disampaikan pihak Sri Endah, rumah tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar pada 2022.
Perbedaan nilai yang cukup mencolok antara dana yang diterima dengan nilai aset yang disengketakan inilah yang sebelumnya menjadi perhatian Ning Lia.
Meski demikian, putusan NO perlu dipahami secara proporsional. Putusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan pokok sengketa ataupun menetapkan secara final siapa pemilik sah objek rumah yang dipersoalkan. Majelis hakim menerima keberatan hukum dari pihak Tergugat sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pertimbangan lengkap majelis hakim perlu merujuk pada salinan resmi putusan pengadilan.
Ning Lia berharap perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama agar tidak terjebak dalam praktik transaksi keuangan yang berpotensi merugikan kepemilikan aset.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati seluruh tahapan hukum dan tidak mendahului proses yang masih berjalan.
Sementara itu, berdasarkan informasi dalam sistem e-Court PN Surabaya, tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) atas perkara tersebut belum tercantum. Dengan demikian, pihak Penggugat masih memiliki kesempatan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Terpisah, Nurul Hidayat, S.H., dari Kantor Hukum Mulyadi & Partners Law Firm dan NAWA TIRTA LAW FIRM, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim PN Surabaya yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, sehingga masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan terhadap tegaknya supremasi hukum,” ujar Nurul Hidayat.
Menurut Nurul, putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Perkembangan perkara ini kini menjadi perhatian, terutama terkait langkah hukum berikutnya dan bagaimana perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat dapat terus ditegakkan.

