SURABAYA – Akurasi pendataan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati. Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan perubahan data administratif dalam menentukan kelompok desil, tetapi juga memastikan kondisi ekonomi warga melalui verifikasi langsung di lapangan. Langkah ini penting agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan sosial tidak kehilangan hak akibat klasifikasi data yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Persoalan tersebut mencuat saat Lilik menggelar reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Tanah Merah Sayur, Kelurahan Tanah Kali Kedinding (Takal), Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Minggu (15/11/2026).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengungkapkan, sejumlah warga mengeluhkan kenaikan kelompok desil meskipun kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya membaik. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi perubahan tersebut antara lain kepemilikan utang, perubahan pekerjaan, hingga kondisi rumah yang telah direnovasi melalui program bantuan pemerintah.

