Advokat Dipecat Bisa Pindah Organisasi? Haji Etar Dorong Dewan Kehormatan Tunggal

JAKARTA – Perbedaan organisasi advokat di Indonesia dinilai tidak boleh menjadi celah untuk menghindari sanksi pelanggaran kode etik. Untuk mencegah munculnya standar ganda dalam penegakan disiplin profesi, tokoh hukum nasional Haji Edy Rudyanto, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Haji Etar (Abah Etar), mendorong pembentukan Dewan Kehormatan Etik Advokat yang berlaku lintas organisasi.

Menurut Haji Etar, keberadaan banyak organisasi advokat atau sistem multibar harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang memiliki standar sama. Sebab, perbedaan wadah organisasi berpotensi menimbulkan persoalan apabila setiap lembaga menerapkan aturan dan keputusan etik secara sendiri-sendiri.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan advokat yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian atau pemecatan oleh suatu organisasi kemudian bergabung dengan organisasi advokat lainnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat melemahkan wibawa penegakan kode etik sekaligus menimbulkan ketidakpastian mengenai status profesional seorang advokat.

“Organisasi advokat boleh berbeda, tetapi penegakan kode etik harus memiliki standar yang sama. Jangan sampai advokat yang sudah dijatuhi sanksi pemberhentian atau pemecatan bisa dengan mudah berpindah organisasi dan kembali menjalankan profesinya tanpa ada kejelasan status etik,” tegas Haji Etar.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan landasan utama pengaturan profesi advokat di Indonesia. Dalam Pasal 28, undang-undang tersebut mengatur keberadaan organisasi advokat sebagai wadah profesi yang memiliki fungsi penting dalam tata kelola dan pengawasan advokat.

Namun, perkembangan kelembagaan dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, turut memengaruhi dinamika organisasi advokat di Indonesia.

Berkembangnya berbagai organisasi advokat kemudian menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga konsistensi penegakan kode etik dan keberlakuan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Atas dasar itu, Haji Etar menilai diperlukan unifikasi Dewan Kehormatan Etik Advokat sebagai mekanisme bersama untuk memastikan setiap pelanggaran ditangani berdasarkan standar yang sama, tanpa membedakan organisasi tempat advokat bernaung.

Ia mendorong gagasan tersebut diwujudkan melalui revisi undang-undang maupun kesepakatan kolektif nasional yang melibatkan seluruh organisasi advokat.

Tak hanya mengusulkan penyatuan sistem penegakan etik, Haji Etar juga menyoroti pentingnya independensi lembaga Dewan Kehormatan. Menurutnya, komposisi keanggotaan tidak boleh hanya didominasi unsur internal organisasi advokat.

Ia mengusulkan keterlibatan berbagai elemen, mulai dari perwakilan advokat, pemerintah, TNI, Polri, hakim, jaksa, akademisi, hingga tokoh masyarakat sipil.

“Dewan Kehormatan harus terdiri dari unsur yang komprehensif dan independen. Selain perwakilan advokat, perlu melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, hakim, jaksa, kalangan akademisi, serta tokoh masyarakat sipil,” ujarnya.

Pelibatan lintas sektor tersebut diharapkan mampu membangun mekanisme pengawasan yang lebih objektif dan transparan. Prinsip checks and balances juga diperlukan agar proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi etik tidak terjebak dalam konflik kepentingan organisasi.

Lebih jauh, keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil dinilai dapat memperkuat perspektif keilmuan serta menghadirkan kepentingan masyarakat pencari keadilan dalam pengawasan profesi advokat.

Haji Etar menegaskan, penegakan kode etik bukan semata-mata persoalan internal organisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab profesi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Baginya, advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile harus memiliki integritas yang dijaga melalui sistem pengawasan yang jelas dan konsisten.

Unifikasi Dewan Kehormatan Etik Advokat diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri persoalan standar ganda, memberikan kepastian hukum terhadap status profesi, sekaligus menjaga marwah advokat sebagai bagian penting dari penegakan hukum di Indonesia.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *