SURABAYA – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menegaskan, penguatan kemandirian fiskal harus menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah tekanan pendapatan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Lilik dalam refleksi menjelang Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, momentum hari jadi bukan sekadar perayaan, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Lilik menilai ekspektasi masyarakat terhadap realisasi program prioritas semakin besar.
Sebagai partai pengusung pemerintahan, PKS berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Meski demikian, dukungan tersebut tetap harus disertai pengawasan, evaluasi, dan kritik konstruktif demi meningkatkan kualitas pembangunan.
“Sinergi tidak berarti meniadakan sikap kritis. Dukungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan, evaluasi, dan keberanian memberikan masukan demi perbaikan pembangunan Jawa Timur,” tegasnya.
Efisiensi Bukan Sekadar Memangkas Anggaran
Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan daerah, Lilik menyoroti tantangan fiskal yang membutuhkan perhatian serius, terutama tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab melalui dua langkah strategis, yakni memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memastikan anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar efisiensi tidak hanya diterjemahkan sebagai pengurangan belanja. Lebih dari itu, efisiensi harus menjadi momentum untuk memperbaiki prioritas, menekan pemborosan, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata.
Pemerintah, lanjutnya, perlu membedakan belanja yang sekadar menghabiskan anggaran dengan belanja yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Perkuat PAD Tanpa Menambah Beban Rakyat
Lilik juga mendorong Pemprov Jatim menggali potensi pendapatan daerah melalui berbagai inovasi, bukan semata-mata mengandalkan sumber penerimaan yang sudah ada atau meningkatkan beban pajak masyarakat.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
Selain itu, aset daerah yang belum produktif perlu dioptimalkan agar memberikan nilai ekonomi dan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus terus dibenahi melalui pengelolaan yang profesional, efisien, dan transparan. BUMD diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan UMKM, investasi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada penarikan pajak, tetapi juga pada tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Lilik, pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya memperluas basis penerimaan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Pendidikan dan Kesehatan Jangan Terkorbankan
Di tengah keterbatasan fiskal, Lilik berharap program prioritas pembangunan Jawa Timur tetap berjalan konsisten. Sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan ketahanan pangan harus tetap memperoleh perhatian memadai.
Ia mengingatkan agar program pembangunan tidak berhenti pada dokumen perencanaan atau sekadar mengejar penyerapan anggaran.
Keberhasilan pembangunan, menurutnya, harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya UMKM, hingga meningkatnya perlindungan terhadap keluarga rentan.
Karena itu, setiap program prioritas harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sasaran penerima manfaat yang tepat, serta evaluasi berkala yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Harus Disertai Pengawasan
Lilik menilai pembangunan Jawa Timur membutuhkan kerja sama kuat antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, ia memandang hubungan konstruktif antara legislatif dan eksekutif harus mampu menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas.
DPRD, lanjutnya, perlu mendukung program yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menyampaikan koreksi ketika ditemukan kebijakan atau pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.
Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pada momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Lilik berharap provinsi ini tidak hanya mencatat kemajuan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan distribusi pembangunan yang lebih adil, memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata.
Menurutnya, optimisme harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap persoalan yang membutuhkan penyelesaian segera.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya dinilai dari apa yang telah dibangun, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya,” pungkasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berbenah demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju, adil, dan sejahtera.
