SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – Eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran yang semakin memanas menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran di kawasan Timur Tengah.
Menanggapi situasi tersebut, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi darurat.
Sekretaris SP IMPPI Jawa Timur, Lilies Pratiwining Setyarini, meminta Pemprov Jatim memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) guna menyiapkan skenario pemulangan pekerja migran asal Jawa Timur yang berada di wilayah terdampak konflik.
“Dinas Ketenagakerjaan harus bergerak cepat berkoordinasi dengan BP3MI sebagai kepanjangan tangan kementerian pusat. Kita perlu mempersiapkan proses pemulangan secara matang sebelum situasi semakin tidak terkendali,” ujar Lilies dalam keterangan resminya, Minggu (8/3/2026).
Ia mengungkapkan, dampak konflik yang ditandai dengan serangan rudal mulai memengaruhi mobilitas internasional, termasuk di wilayah Arab Saudi. Bahkan, saat ini terdapat tujuh pekerja migran asal Lumajang yang tertahan dan belum bisa kembali ke Indonesia meski masa kontrak kerja mereka telah berakhir.
“Banyak maskapai penerbangan menghentikan operasionalnya sehingga mereka gagal pulang ke tanah air,” jelasnya.
Berdasarkan data resmi, sekitar 7.000 pekerja migran asal Jawa Timur saat ini bekerja di kawasan Timur Tengah dengan konsentrasi terbesar di Arab Saudi. Namun, jumlah tersebut diperkirakan bisa lebih besar jika menghitung pekerja yang berangkat melalui jalur non-prosedural.
Kondisi wilayah udara yang mulai ditutup di sejumlah negara kawasan Arab juga dinilai akan semakin mempersulit proses evakuasi jika konflik militer terus meluas.
SP IMPPI Jatim menegaskan bahwa skenario pemulangan harus mencakup seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang status keberangkatan mereka, baik resmi maupun tidak resmi.
“Pelindungan terhadap nyawa rakyat merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi pemerintah dalam situasi darurat internasional seperti ini,” tegas Lilies.
Menurutnya, persiapan evakuasi harus mencakup seluruh tahapan teknis, mulai dari penjemputan di wilayah konflik, penentuan titik transit yang aman, hingga kepastian transportasi menuju daerah asal para pekerja.
Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, hingga instansi terkait juga dinilai penting agar proses evakuasi berjalan efektif tanpa tumpang tindih kebijakan.
Lilies juga menyoroti pentingnya dukungan kesehatan bagi para pekerja migran yang berhasil dievakuasi. Pemerintah diminta menyiapkan tenaga medis serta layanan trauma healing guna membantu pemulihan kondisi psikologis para pekerja yang terdampak situasi perang.
Tak hanya keselamatan jiwa, SP IMPPI Jatim juga meminta pemerintah memperjuangkan hak-hak ekonomi para pekerja migran, termasuk kepastian pembayaran gaji yang menjadi hak mereka selama bekerja di luar negeri.
“Jangan sampai konflik ini membuat hak para pekerja hilang begitu saja,” ujarnya.
SP IMPPI berharap langkah cepat dan responsif dari Pemprov Jawa Timur dapat memberikan ketenangan bagi keluarga pekerja migran di kampung halaman.
Dengan kesiapan yang matang, diharapkan tidak ada warga Jawa Timur yang terlantar ataupun menjadi korban di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
