Yordan Batara Goa Perjuangkan Bantuan Alat Produksi UMKM Kenjeran, Data Desil Warga Ikut Disorot

SURABAYA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Kenjeran, Surabaya, membutuhkan dukungan nyata untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usaha. Menjawab kebutuhan tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, berkomitmen memperjuangkan pelatihan serta bantuan peralatan usaha melalui program Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Komitmen itu disampaikan Yordan saat menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Pogot VIII, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Selasa (17/11/2026) malam. Dalam rangkaian kegiatan reses di sejumlah titik di Surabaya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan warga.

Yordan mengungkapkan, jenis usaha yang berkembang di lingkungan tersebut cukup beragam. Mulai dari usaha katering, produksi bakso, gorengan, toko kelontong, hingga jasa permesinan dan jahit.

Namun, sejumlah pelaku usaha masih membutuhkan tambahan peralatan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas peluang pemasaran.

Menurut Yordan, Pemprov Jatim memiliki sejumlah program pemberdayaan UMKM yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik melalui pelatihan keterampilan maupun bantuan sarana produksi.

Karena itu, aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar dapat terakomodasi dalam program pemerintah provinsi. Meski demikian, ia menegaskan penyaluran bantuan harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi pengembangan masing-masing usaha.

“Tentu nanti kita akan mengusulkan, tetapi kita akan berusaha agar selektif, supaya yang mendapat ini betul-betul bisa berdampak. Sehingga bantuan itu bisa berdampak bagi peningkatan kelas UMKM,” tegas Yordan, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, bantuan peralatan tidak boleh sekadar menjadi program penyaluran barang. Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan pelaku usaha dan benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas produksi.

Data Desil Kesejahteraan Warga Dipertanyakan

Selain persoalan pemberdayaan ekonomi, Yordan juga menerima banyak keluhan terkait ketidaksesuaian data desil kesejahteraan sosial. Sejumlah warga merasa kondisi ekonomi mereka tidak mencerminkan kategori desil yang tercatat dalam sistem pendataan.

Bahkan, beberapa warga mengaku telah mengajukan sanggahan, tetapi belum mendapatkan perubahan data.

“Kami minta supaya datanya dikirim, karena yang bersangkutan juga sudah melakukan sanggahan tapi tidak ada perbaikan. Untuk kami kemudian koordinasi dengan pihak kelurahan, supaya tahu kira-kira apa kendalanya sehingga desilnya tercatat tinggi,” ujar Yordan.

Persoalan tersebut rencananya akan dibawa ke DPRD Jatim untuk dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun DPR RI. Yordan juga mendorong keterlibatan pengurus RT dan RW dalam proses validasi data agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambarkan secara lebih akurat.

Menurutnya, pengurus lingkungan memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi warganya. Keterlibatan mereka penting untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian dalam proses pendataan, metode verifikasi, maupun penerapan kriteria kesejahteraan di lapangan.

Fasilitas Kesehatan dan Biaya Pendidikan Jadi Keluhan

Dalam reses tersebut, aspirasi warga juga menyentuh kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan permukiman. Masyarakat berharap adanya tambahan peralatan penunjang pemeriksaan kesehatan rutin, seperti timbangan dan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter.

Tak hanya itu, persoalan biaya pendidikan turut menjadi perhatian. Yordan menerima keluhan mengenai sejumlah warga yang mengalami kesulitan melunasi biaya pendidikan anak di sekolah swasta karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Ia berkomitmen membantu mencarikan solusi agar persoalan pembiayaan tidak sampai menghambat anak-anak dalam memperoleh hak pendidikan.

Beragam persoalan yang muncul dalam reses tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan ekonomi, tetapi juga menyangkut ketepatan data kesejahteraan, akses kesehatan, hingga keberlangsungan pendidikan.

Yordan berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi dan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Baginya, reses bukan sekadar agenda menyerap keluhan masyarakat, melainkan menjadi ruang untuk memastikan persoalan warga mendapatkan tindak lanjut dan solusi konkret.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *