SURABAYA – Persoalan sulitnya generasi muda memperoleh pekerjaan dan semakin beratnya kondisi madrasah swasta menjadi dua persoalan yang mengemuka dalam reses Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, di Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Bubutan, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan pengangguran generasi Z (Gen-Z) dan lulusan baru mendapat perhatian khusus. Selain membutuhkan akses pekerjaan, kalangan muda juga berharap adanya pelatihan keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital.
Di sisi lain, warga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan madrasah dan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang kini menghadapi berbagai tantangan, termasuk berkurangnya jumlah peserta didik.
Kegiatan tersebut dihadiri Rois Syuriah MWCNU Bubutan KH Abdul Kholiq, Katib Syuriah MWCNU Bubutan Ustadz Abu Amin, Ketua PAC GP Ansor Bubutan Samsul Arifin, tokoh masyarakat, kaum ibu, serta kalangan generasi muda.
Dalam sambutannya, Ustadz Abu Amin mengapresiasi perjalanan panjang Musyafak Rouf dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Surabaya. Pengabdian tersebut dimulai sejak menjadi anggota DPRD Kota Surabaya pada 1999 hingga kini dipercaya memimpin DPRD Jawa Timur.
Menurutnya, sejumlah kontribusi Musyafak telah dirasakan masyarakat Bubutan. Di antaranya dukungan anggaran renovasi lembaga pendidikan seperti SD KH Thohir Bakri, SD Abdullah Ubaid 1 dan 2, serta bantuan Mobil Siaga untuk PAC GP Ansor Bubutan.
“Atas nama warga, kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan istiqamah berjuang untuk warga NU serta masyarakat Surabaya,” ujar Abu Amin.
Pengangguran Gen-Z Jadi Keluhan Utama
Musyafak Rouf menjelaskan, reses merupakan kewajiban konstitusional anggota legislatif yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat mendengar secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai kader NU yang mengawali perjalanan organisasi dari IPNU, GP Ansor hingga NU, Musyafak mengaku bersyukur masih mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut penyaluran 26 unit Mobil Siaga atau ambulans sepanjang 2026 ke sejumlah wilayah, termasuk untuk PAC GP Ansor Bubutan.
“Semoga mobil ini bisa dimanfaatkan untuk melayani warga selama 24 jam, terutama ketika ada masyarakat yang sakit atau membutuhkan evakuasi cepat ke rumah sakit,” katanya.
Memasuki sesi dialog, persoalan lapangan kerja menjadi perhatian utama kalangan muda. Ina, perwakilan Remaja Masjid (Remas) Nurul Islam, menyampaikan kesulitan anak muda dalam memperoleh pekerjaan. Ia juga menyoroti perlunya kesempatan bagi generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sumber penghasilan.
Keluhan serupa disampaikan Amir, warga Ngundih. Ia meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi madrasah dan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan NU yang dinilai semakin memprihatinkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Musyafak mengakui persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari situasi global. Ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, turut memengaruhi rantai pasok energi serta harga minyak dunia.
Meski demikian, pemerintah daerah dinilai tetap perlu menyiapkan langkah konkret agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat, terutama generasi muda yang sedang memasuki dunia kerja.
“Persoalan akses pekerjaan, terutama bagi Gen-Z, merupakan keluhan yang paling sering saya temui dalam setiap kegiatan reses. Program pelatihan digitalisasi sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih terkendala konektivitas dan kerja sama langsung dengan sektor korporasi,” ungkap Musyafak.
Ia mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendorong agar penyusunan APBD 2027 memberikan perhatian lebih terhadap program pelatihan keterampilan digital dan penguatan permodalan usaha rakyat.
“Kita akan genjot pelatihan pemanfaatan platform digital. Regulasi juga perlu ditata agar UMKM lokal, termasuk pelaku usaha berbasis aplikasi online, tidak kalah bersaing dengan pemilik modal besar,” tegasnya.
Musyafak menambahkan, sejumlah program pemberdayaan masyarakat telah disiapkan. Di antaranya pelatihan barbershop, pelatihan Saleha, hingga bantuan modal KIP Jawara (Perempuan Tangguh) sebesar Rp3 juta per orang.
Madrasah NU Butuh Dukungan Nyata
Selain persoalan ketenagakerjaan, keberlangsungan madrasah di lingkungan NU juga menjadi perhatian Musyafak.
Ia menilai sejumlah lembaga pendidikan tersebut mulai menghadapi persoalan berkurangnya jumlah murid seiring perubahan tren sosial di masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan swasta yang selama ini turut berperan dalam menyediakan akses pendidikan keagamaan.
Padahal, madrasah memiliki peran penting dalam menjaga tradisi pendidikan Islam sekaligus membentuk karakter generasi muda.
Menurut Musyafak, dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta tidak cukup hanya melalui bantuan fasilitas fisik. Penguatan ekonomi masyarakat dan pembukaan akses pasar bagi produk lokal juga diperlukan agar lembaga pendidikan memiliki daya tahan lebih baik.
Ia menyebut program misi dagang yang dijalankan Pemprov Jatim ke berbagai provinsi di Indonesia dan sejumlah negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi, sebagai salah satu upaya memperluas pasar produk lokal.
Dengan terbukanya akses pasar, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat ikut tumbuh sehingga mampu mendukung keberlangsungan berbagai lembaga pendidikan swasta.
Menutup kegiatan reses, Musyafak mengajak warga NU memperkuat persatuan, meningkatkan kesadaran politik, serta menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Ia juga mengajak masyarakat mendoakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar mampu menjalankan pembenahan birokrasi dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil serta merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

