Aning Rahmawati Soroti Minimnya Anggaran Transportasi Publik, Minta Pemkot Surabaya Kejar Target 5 Persen APBD

SURABAYA – Alokasi anggaran transportasi publik dalam APBD Kota Surabaya 2027 dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal. Meski mengalami kenaikan dari 1 persen menjadi 2,37 persen, anggaran tersebut belum cukup untuk mempercepat pengembangan layanan transportasi massal di Kota Pahlawan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai pemerintah kota perlu meningkatkan komitmen penganggaran agar pengembangan transportasi publik tidak berjalan stagnan. Menurutnya, alokasi ideal untuk sektor tersebut setidaknya mencapai 5 persen dari total APBD.

“Meski mengalami kenaikan dari 1 persen menjadi 2,37 persen, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan minimal 5 persen dari APBD,” kata Aning, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, penguatan transportasi publik menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.

Kenaikan BBM tidak hanya berdampak pada biaya mobilitas, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

“Karena masyarakat ini sangat butuh mobilitas. BBM naik, terus itu nanti efek bola salju, ketika BBM naik harga pangan naik. Itu sangat memberatkan masyarakat kecil,” tegasnya.

Selain menyoroti keterbatasan anggaran, Aning juga meminta Pemkot Surabaya mempercepat pengembangan jaringan transportasi publik sesuai peta jalan hingga 2030.

Dalam rencana tersebut, pengembangan transportasi publik Surabaya mencakup 14 rute Trans, 11 rute bus, serta 30 rute Wira Wiri. Seluruh tahapan pengembangan itu harus direalisasikan secara konsisten agar masyarakat memiliki semakin banyak pilihan moda transportasi.

“Kita mendorong ini harus dipercepat. Transportasi publik Kota Surabaya tidak boleh jalan di tempat. Makanya 2027 kemarin kita paksa untuk ditambahkan rutenya,” ujarnya.

Aning menekankan, penambahan rute pada 2028 hingga 2030 juga harus berjalan sesuai tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Jangan sampai target pengembangan hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa realisasi yang terukur.

Menurutnya, transportasi publik bukan sekadar fasilitas mobilitas warga, melainkan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan tingkat pencemaran udara.

“Transportasi publik itu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi panas seperti ini, itu dampak dari emisi polusi. Nah, transportasi publik ini instrumen yang sangat penting,” pungkas Aning.

Ia berharap Pemkot Surabaya menjadikan peningkatan anggaran dan percepatan penambahan rute sebagai prioritas pembangunan. Dengan demikian, transportasi publik dapat menjadi alternatif yang terjangkau, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *