SURABAYA – Persoalan akses pendidikan anak usia dini dan ketidakakuratan data kesejahteraan masyarakat menjadi dua aspirasi penting yang disoroti Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim), Rasiyo, saat menggelar reses di Jalan Banyu Urip Lor VIII, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan dengan warga tersebut, Rasiyo menyatakan siap memfasilitasi bantuan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi masyarakat yang memiliki lahan dan membutuhkan fasilitas pendidikan tersebut.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu meminta masyarakat segera menginformasikan ketersediaan lahan melalui pengurus RT maupun RW. Namun, lahan yang diusulkan harus dipastikan tidak dalam sengketa atau memiliki persoalan hukum.
“Ya, tadi saya minta kalau ada lahan kosong dan tidak bermasalah, kita fasilitasi bantuan pembangunan PAUD-nya,” ujar Rasiyo.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, ketersediaan lahan menjadi salah satu persyaratan penting agar rencana pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini dapat ditindaklanjuti.
Selain sektor pendidikan, persoalan perubahan data desil kesejahteraan masyarakat yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial (bansos) juga menjadi sorotan dalam dialog tersebut.
Keluhan itu disampaikan Wanto, salah seorang ketua RT setempat. Dia mengaku kerap menjadi sasaran protes warga setelah sejumlah keluarga yang sebelumnya menerima bansos justru kehilangan hak bantuan akibat perubahan klasifikasi desil.
“Saya sebagai Ketua RT selalu disalahkan. Padahal penentuan desil kita tidak tahu. Akhirnya saya dampingi warga untuk melakukan sanggahan. Dan ini juga banyak dirasakan para Ketua RT, khususnya di wilayah sini,” ungkap Wanto.
Menanggapi persoalan tersebut, Rasiyo meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi metode pendataan masyarakat. Dia menilai pendataan tidak cukup hanya mengandalkan metode sampling, tetapi perlu disertai verifikasi langsung dengan melibatkan pengurus RT yang memahami kondisi sosial ekonomi warga.
“Padahal kondisi riil yang tahu warga itu ya Pak RT. Karena Surabaya ini kasusnya kan semua desilnya berubah, yang tadinya menerima bantuan sekarang tidak. Akhirnya masyarakat bergejolak dan Pak RT yang disalahkan,” tegasnya.
Rasiyo menjelaskan, perubahan posisi desil dari kelompok kesejahteraan terbawah ke tingkat yang lebih tinggi dapat berpengaruh terhadap kelayakan seseorang dalam menerima sejumlah program bantuan pemerintah.
Karena itu, dia mendorong warga yang merasa tidak sesuai dengan hasil pendataan agar memanfaatkan mekanisme sanggahan melalui sistem daring Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pengajuan tersebut juga dapat ditembuskan kepada Dinas Sosial dan BPS untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan ulang.
Rasiyo mengungkapkan, persoalan perubahan data desil tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial. Namun, kewenangan penetapan data tetap berada di tangan BPS.
Dia berharap BPS tidak hanya bertumpu pada pendekatan sampling, melainkan memperkuat verifikasi faktual dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat dan melibatkan ketua RT.
Menurut Rasiyo, keterlibatan pengurus RT penting agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga. Dengan demikian, perubahan klasifikasi desil tidak sampai membuat masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan sosial.

