SURABAYA,(kabarjawatimur.com) – Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama berinisial CA resmi dilimpahkan bersama barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Dalam perkara yang berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2024 tersebut, negara cq. Pemerintah Kota Surabaya diduga mengalami kerugian mencapai Rp10 miliar.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan pada Senin (16/11/2026) di Ruang Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penyerahan dilakukan penyidik Pidsus Kejati Jatim kepada JPU Seksi Pidsus Kejari Surabaya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Ariyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam pelimpahan tersebut penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS.
“Barang bukti yang diserahkan terbilang cukup banyak, mulai dari delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit handphone, uang tunai, hingga aset berupa tanah dan bangunan,” jelasnya.
Diduga Manipulasi Anggaran Operasional KBS
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan kejaksaan, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum saat menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya selama periode 2016-2024.
Modus yang diungkap penyidik yakni tersangka diduga memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan sekaligus membuat dokumen administrasi seolah-olah dana tersebut digunakan bagi kebutuhan operasional KBS.
Pengeluaran itu antara lain dicatat untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, hingga perbaikan sarana dan prasarana penunjang kebun binatang.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan tersebut diduga justru dialihkan untuk memenuhi kepentingan pribadi tersangka.
Akibat perbuatan yang disangkakan tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai kurang lebih Rp10 miliar.
Terancam Dijerat Pasal Korupsi
Atas perbuatannya, CA disangkakan dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, tersangka juga dihadapkan pada dakwaan kedua Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Usai proses Tahap II, JPU melanjutkan penahanan terhadap CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
Penahanan tersebut dilakukan sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menjalani persidangan.
Dengan pelimpahan ini, perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya senilai sekitar Rp10 miliar semakin mendekati meja hijau. Publik kini menunggu proses pembuktian di persidangan untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan keuangan perusahaan daerah yang mengelola salah satu ikon wisata Kota Surabaya tersebut.(*/Lam)

