Diduga Limbah Industri PT Suparma Cemari Warga, Achmad Nurdjayanto Desak Pemkot Segera Turun Lapangan

SURABAYA – Potensi pencemaran limbah industri kertas PT Suparma Tbk di kawasan Waru Gunung menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi lingkungan dan mencegah dampak pencemaran yang dapat merugikan masyarakat.

Achmad meminta jajaran kelurahan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya segera berkoordinasi dan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan keberlangsungan kualitas air Kali Surabaya yang menjadi salah satu sumber air baku bagi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Pemkot harus segera turun ke lapangan, melakukan pengecekan, dan memastikan apakah ada pencemaran atau tidak,” tegasnya.

Ia menilai, keterlibatan DLH dan PDAM sangat penting untuk memastikan kualitas air tetap terjaga. Terlebih, Kali Surabaya menjadi salah satu tumpuan penyediaan air baku bagi warga Kota Pahlawan.

Achmad juga meminta DLH tidak hanya melakukan pemantauan secara visual, tetapi mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Dengan demikian, kondisi kualitas air dapat diketahui secara objektif, termasuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat pencemar yang berpotensi membahayakan lingkungan.

Selain itu, sumber aliran air dari kawasan industri di sekitar Waru Gunung perlu ditelusuri. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, pemerintah harus mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Achmad, pengawasan terhadap aktivitas industri tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebab, dampak pencemaran sungai bukan hanya menyangkut ekosistem, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan pasokan air bersih.

Ia berharap koordinasi lintas instansi segera dilakukan agar persoalan tersebut mendapatkan penanganan yang jelas dan terukur.

“Yang paling penting adalah memastikan lingkungan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan. Jangan menunggu sampai dampaknya dirasakan warga baru dilakukan penanganan,” pungkasnya.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *