SURABAYA (Kabarjawatimur.com) – Berdasarkan putusan atas perkara pidana Nomor 2026/Pid/2026/PT SBY, dengan Terdakwa Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk. Pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang diketuai oleh Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum, telah menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak). Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan/ atau secara bersama sama.
Keadilan akhirnya berpihak kepada yang benar, majelis hakim pengadilan tinggi surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap agustin widyawati. Putusan ini menjadi momentum penting dalam penegakan keadilan tidak hanya bagi agustin widyawati tetapi juga bagi para marketing freelance.
Kami selaku Tim Advokat Agustin Widyawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya atas putusan yang telah membebaskan Agustin Widyawati dari seluruh dakwaan. Putusan ini menjadi momentum penting bahwa keadilan masih dapat ditegakkan dan kebenaran pada akhirnya memperoleh tempatnya. Dengan dijatuhkannya putusan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama dinyatakan tidak berlaku lagi. Bagi kami, ini bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan juga pemulihan harkat, martabat, dan hak Klien kami untuk memperoleh keadilan.
Menanggapi putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa untuk dang/ uang yang diinvestasikan oleh Saksi Salim Himawan Saputra ke PT OSO Sekuritas Indonesia, saksi Salim Himawan Saputra memperoleh komisi yang besarnya 2 persen,” tutur Arief.
Berdasarkan kutipan pertimbangan majells hakim tinggi tersebut menunjukkan bahwa dana investasi yang disetorkan oleh saksi Salim Himawan Saputra ditransfer ke PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi para terdakwa. Bahkan, saksi memperoleh komki sebesar 2X dari dana yang diinvestasikan. Sehingga keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemasaran tidak dapat serta-merta disamakan dengan perbuatan pidana.
“Menimbang, bahwa dari ketiga transfer oleh saksi Salim Himawan Saputra sebagaimana dipertimbangkan diatas, mengingat jumlah uang yang ditransfer bukan dalam jumlah kecil dan bukan masuk kepada Terdakwa I dan Terdakwa Il, tentu saksi Salim Himawan Saputra telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian, melakukan konfirmasi saham ke PT OSO Sekuritas Indonesia, melakukan konfirmasi dokumen transaksi investasi, resiko Investasi,” ungkap Arief.
Selanjutnya Putusan pada tingkat banding ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para Terdakwa, khususnya Agustin Widyawati. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29g ayat (2) huruf a KUHAP, yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (vrijspraak).
Oleh karena itu, apabila Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, maka menurut hemat kami, pengajuan upaya hukum tersebut patut dinilai tidak memenuhi persyaratan formil karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun demikian, kami tetap menghormati hak Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, harapannya agar kepastian hukum serta hak-hak Klien kami senantiasa dihormati dan dilindungi. Selain itu, putusan bebas ini menjadi angin segar sekaligus membawa kelegaan bagi para marketing freelance yang saat itu tergabung dalam PT OSO Sekuritas Indonesia dan lainnya. Putusan ini bukan sekadar memberikan keadilan bagi Klien, tetapi juga menjadi bukti bahwa harapan untuk memperoleh keadilan masih tetap ada. Di tengah berbagai ujian dalam penegakan hukum, putusan ini kembali menegaskan bahwa keadilan masih memiliki tempat di negara ini.
Hari kemenangan bagi para marketing freelance!
Marketing freelance merupakan profesi yang dijalankan oleh seseorang untuk memperoleh penghidupan dengan membantu perusahaan memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Atas kegiatan pemasaran tersebut, marketing freelance memperoleh upah atau komisi berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul fenomena yang memprihatinkan, ketika marketing freelance seolah olah ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya gagal bayar oleh perusahaan yang produknya mereka bantu pasarkan. Padahal, kegiatan memasarkan suatu produk tidak serta merta menjadikan marketing freelance sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen atau investor.
Bagalmana mungkin seorang marketing freelance harus dimintai pertanggungjawaban atas dana yang diklola oleh perusahaan, sementara tugasnya hanya sebatas memasarkan produk perusahaan? Pada kenyataannya, marketing freelance tidak terlibat dalam pengelolaan dana, apalagi menikmati dana hasil penjualan produk perusahaan tersebut secara langsung.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin seorang marketing freelance dipersalahkan atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (gagal bayar) yang terjadi di kemudian hari? Terlebih, dalam mekanisme transaksi keuangan, nasabah melakukan penempatan dana secara langsung ke rekening perusahaan, bukan melalui rekening pribadi marketing freelance.
Lebih jauh lagi, dalam perkara ini, nasabah yang berkedudukan sebagai Saksi korban telah mengetahui produk investasi yang ditawarkan kepadanya. Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukannya yang juga merupakan sesama marketing freelance pada perusahaan yang sama.
Dengan demikian, perlu ada batas yang jelas antara tanggung jawab seorang marketing freelance dalam memasarkan produk dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dana serta memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Keduanya tidak dapat serta-merta disamakan, terlebih tanpa adanya pembuktian mengenai keterlibatan dan kesalahan masing-masing pihak.
Lantas, apakah dapat dibenarkan apabila seorang marketing freelance dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan yang timbul di kemudian hari terhadap produk yang dipasarkannya? Terlebih, produk tersebut merupakan produk yang memiliki izin dan bukan merupakan produk ilegal atau bodong. Sebaliknya, apakah perusahaan sebagai pihak yang menerbitkan dan mengelola produk tersebut justru dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas permasalahan yang terjadi?
Untuk mencegah timbulnya preseden buruk dalam penegakan hukum, diperlukan suatu kajian dan pengujian secara akademis terhadap persoalan ini. Hal tersebut penting guna memberikan kepastian hukum serta menetapkan batas tanggung jawab masing-masing pihak, baik marketing freelance, nasabah, maupun perusahaan, sehingga pertanggungjawaban hukum dapat ditempatkan secara proporsional sesuai dengan peran, kewenangan, dan keterlibatan masing masing pihak.
Paska putusan banding ini, jika diperlukan kami akan menggunakan seluruh hak hukum yang tersedia untuk memperjuangkan rehabilitasi nama baik Klien kami serta menempuh langkah langkah hukum lainnya guna meminta pertanggungjawaban atas berbagai peristiwa dan kerugian yang telah dialami Klien kami.
Bagi kami, putusan bebas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Klien kami serta memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.
Sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama. Maka atas hal tersebut kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan permohonan Eksaminasi Publik terhadap putusan tingkat pertama. Sehingga dapat memperoleh pengkajian secara akademik atas putusan tersebut. (KJ9)
