SURABAYA – Krisis kekeringan yang melanda Jawa Timur menjadi perhatian serius Fraksi PKS DPRD Jatim. Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat kekeringan. Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan air bersih, tetapi juga pembangunan sistem ketahanan air jangka panjang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi secara cepat, adil, dan tepat sasaran. Di sisi lain, upaya mitigasi harus diperkuat agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
“Ketika 24 kabupaten/kota sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan, maka yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika masyarakat sudah kehabisan air. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan air bersih secara cepat, adil dan tepat sasaran, sekaligus menyiapkan mitigasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” kata Lilik.
Menurutnya, distribusi air bersih tetap menjadi prioritas dalam kondisi darurat. Namun, penanganan tidak boleh terus bergantung pada pengiriman air setiap kali warga mengalami krisis. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota perlu membangun sistem pengelolaan air yang mampu menjamin ketersediaan air dalam jangka panjang.
Lilik mendorong Pemprov Jatim memperkuat sistem satu data kekeringan yang terintegrasi. Data tersebut perlu memuat desa rawan kekeringan, kebutuhan air harian, ketersediaan sumber air, jumlah tandon, titik distribusi, hingga kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak.
Dengan data yang akurat, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi krisis lebih awal dan menyalurkan bantuan berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
“Dengan data tersebut, bantuan tidak boleh menunggu laporan datang. Pemerintah bisa bergerak lebih cepat berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah,” ujarnya.
Selain pembenahan data, Lilik meminta distribusi air bersih dilengkapi standar layanan yang jelas dan terukur. Hal itu mencakup standar waktu respons, penetapan titik distribusi, penyediaan tandon komunal, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Dorong Program Kampung Tahan Kekeringan
Sebagai langkah jangka panjang, Lilik mengusulkan program Kampung Tahan Kekeringan untuk desa-desa yang selama ini berulang kali mengalami krisis air.
Program tersebut dapat mencakup pembangunan tandon komunal, penyediaan sumur atau sumber air alternatif yang layak, pemanenan air hujan, pembangunan embung desa, serta pengembangan sistem distribusi air sederhana sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang kita bangun bukan hanya bantuan air untuk hari ini, tetapi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi kemarau berikutnya,” tegasnya.
Ia menilai, mitigasi kekeringan juga harus terintegrasi dengan sektor pertanian dan pelestarian lingkungan. Sebab, dampak kekeringan tidak hanya mengganggu pemenuhan kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Lilik mendorong pemetaan komoditas pertanian yang sesuai dengan ketersediaan air, peningkatan efisiensi irigasi, perlindungan sumber mata air, penghijauan, serta konservasi daerah tangkapan air.
Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan air masyarakat, keberlangsungan produksi pertanian, dan kelestarian lingkungan.
Lilik juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan. Warga diharapkan menggunakan air secara bijak, menyimpan cadangan air secukupnya, menjaga sumber mata air, serta segera melaporkan apabila wilayahnya mulai mengalami krisis air.
Perhatian khusus, lanjutnya, perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), anak-anak, penyandang disabilitas, serta keluarga yang belum memiliki akses terhadap air bersih yang layak.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Penanganan kekeringan harus memastikan kelompok rentan tidak semakin terdampak,” katanya.
Minta Roadmap Ketahanan Air Jatim
Lebih jauh, Lilik menegaskan Fraksi PKS DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim menyusun peta jalan atau roadmap ketahanan air Jawa Timur. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan penanganan kekeringan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Penyusunannya perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jatim, BPBD, dinas yang membidangi pekerjaan umum dan pertanian, PDAM atau Perumda Air Minum, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat.
Dengan koordinasi lintas sektor, penanganan kekeringan diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi program terpadu yang menghubungkan respons darurat, pembangunan infrastruktur air, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat.
“Bagi kami, air bukan sekadar bantuan ketika bencana datang. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya,” tutur Lilik.
Ia berharap krisis kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur menjadi momentum untuk membangun sistem pengelolaan air yang lebih tangguh. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya disibukkan dengan penentuan wilayah penerima bantuan air setiap musim kemarau, tetapi juga memastikan desa-desa rawan memiliki sumber air dan infrastruktur pendukung yang memadai.
“Jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali bertanya, ‘air harus dikirim ke mana?’ Yang harus mulai kita pikirkan adalah, ‘bagaimana agar desa-desa kita tidak lagi selalu menjadi korban kekeringan?’ Itulah mitigasi yang sesungguhnya,” pungkasnya.
