SURABAYA – Persoalan Standar Harga Satuan (SHS) hingga akses program sertifikasi ketenagakerjaan menjadi sorotan pemuda dan Karang Taruna dalam reses anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, di Wonokromo, Rabu (7/10/2026) malam.
Reses yang digelar di Balai RT 10/RW 1, Jalan Mustika Baru, tersebut menjadi ruang bagi pemuda menyampaikan sejumlah kendala yang mereka hadapi, baik dalam pengajuan kegiatan maupun peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja.
Ketua Karang Taruna RW 10 Kelurahan Jagir, Robi Sigit Permana, mengeluhkan proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kerap terkendala karena kebutuhan barang tidak tercantum dalam SHS.
Kondisi itu, menurut Robi, membuat pengajuan harus berulang kali direvisi sehingga pelaksanaan kegiatan ikut molor.
“Banyak revisi terkait ini. Ada yang tidak masuk SHS, kemudian RAB barang tertentu juga tidak ada. Jadinya semakin molor,” ujar Robi.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi mekanisme SHS sekaligus memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada Karang Taruna. Robi juga mengusulkan agar acuan toko atau penyedia barang turut dicantumkan sehingga pengurus memiliki kepastian ketika menyusun RAB.
Sementara itu, Angga Praditya, warga Kelurahan Wonokromo, menyoroti akses pemuda terhadap program pembekalan dan sertifikasi ketenagakerjaan.
Ia mempertanyakan indikator penerimaan peserta setelah mengalami pengalaman tidak dapat mengikuti program pembekalan meski telah lulus SMA. Menurutnya, persoalan serupa juga dialami rekannya yang baru lulus kuliah pada 2026 dengan predikat cum laude.
“Kami ingin tahu sebenarnya indikatornya apa,” ujar Angga.
Menurut Angga, program pembekalan dan sertifikasi penting bagi pemuda karena tidak semua pencari kerja memiliki akses dan pengalaman yang sama.
“Anak muda itu perlu pembekalan untuk kerja, termasuk pengalaman. Tidak semua orang mempunyai privilege dalam mencari kerja,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Cahyo Siswo Utomo mengatakan akan melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota untuk memastikan persoalan SHS tidak berhenti pada persoalan komunikasi.
“Kami akan klarifikasi ke semua camat dan lurah. Apakah betul SHS itu tidak diinformasikan, atau sudah diinformasikan tetapi hanya sebentar,” kata Cahyo.
Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya itu menegaskan, ukuran keberhasilan sosialisasi bukan sekadar informasi telah disampaikan, melainkan apakah informasi tersebut benar-benar dipahami oleh kelompok yang menjadi sasaran.
“Yang menjadi indikator sosialisasi adalah apakah sosialisasi itu dipahami oleh targetnya, dalam hal ini Karang Taruna,” ujarnya.
Cahyo juga akan mengecek mekanisme pendampingan di tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama dalam membantu Karang Taruna menyusun pengajuan kegiatan sesuai SHS.
“Apakah sudah ada mekanisme pendampingan kepada teman-teman Karang Taruna RW dalam menyampaikan SHS. Ini yang akan kami cek,” katanya.
Sedangkan terkait sertifikasi ketenagakerjaan, Cahyo menyatakan akan meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengenai mekanisme, persyaratan, hingga indikator penerimaan peserta.
“Kita harus klarifikasi dulu ke dinas terkait. Sertifikasinya itu mekanismenya bagaimana, kemudian sertifikasi yang dibutuhkan teman-teman ini apa dan yang disediakan dinas seperti apa,” jelasnya.
Menurut Cahyo, aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemuda tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepemudaan, tetapi juga menyangkut kesiapan memasuki dunia kerja.
Ia berharap program sertifikasi yang disediakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Ketika mereka membutuhkan sertifikasi, mereka lebih mudah meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya.
Cahyo juga menilai pemuda harus diberi ruang lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan kota. Menurutnya, keterlibatan tersebut dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Kalau pemuda hari ini kita fasilitasi dengan baik, kemudian mereka bisa berkarya membangun Suroboyo, dimulai dengan membangun kampunge dewe-dewe, insyaallah suatu saat nanti mereka menjadi pemimpin Surabaya,” tuturnya.
Ia berharap pemuda dapat berkolaborasi dengan berbagai program Pemkot Surabaya, termasuk Kampung Pancasila, sekaligus ikut membantu menekan angka pengangguran terbuka di kalangan pemuda.
