SURABAYA — Persoalan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial kembali menjadi keluhan warga dalam reses anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, di Balai RW XI, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Selasa(6/10/2026).pagi
Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari data desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya hingga kebutuhan peralatan Kader Surabaya Hebat (KSH).
Cahyo mengatakan, persoalan desil hampir selalu muncul di sejumlah titik reses yang didatanginya. Warga merasa hasil pemeringkatan tidak menggambarkan kondisi mereka di lapangan.
“Kalau dari keseluruhan, hampir dari titik pertama sampai hari ini, hampir semua titik itu mengeluhkan desil. Mereka merasa desil yang didapat tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Cahyo.
Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya itu menilai persoalan tersebut perlu direspons dengan penguatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Warga, menurutnya, tidak cukup hanya mengetahui adanya mekanisme sanggah, tetapi juga perlu dibantu dalam proses pengajuannya.
Cahyo menjelaskan, mekanisme pembaruan data melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama perangkat wilayah sebenarnya telah tersedia. Mekanisme tersebut perlu dioptimalkan agar perubahan data benar-benar mencerminkan kondisi warga.
“Yang paling penting upaya itu optimal dan outcome-nya tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah juga sesuai dengan desilnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, perubahan desil tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Proses pemeringkatan berkaitan dengan kebijakan dan pengolahan data di tingkat pemerintah pusat, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Cahyo, dari pendampingan yang dilakukan, ada warga yang berhasil mengalami penurunan desil. Namun, terdapat pula warga yang justru mengalami kenaikan desil setelah proses pemutakhiran data.
“Memang ada yang berhasil, juga ada yang malah naik desilnya. Kita tidak bisa karena kewenangannya bukan di kita, bukan di pemerintah kota juga, tapi di pemerintah pusat, terutama BPS,” jelasnya.
Selain persoalan desil, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait KSH. Salah satunya mengenai peralatan penunjang kegiatan kader yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Cahyo menyebut timbangan menjadi salah satu peralatan yang dikeluhkan karena relatif mudah mengalami kerusakan. Warga juga mengusulkan penambahan makanan tambahan bagi lansia dalam kegiatan Posga serta peningkatan kuota pemeriksaan atau tes darah.
Persoalan seragam KSH turut menjadi masukan warga. Menurut Cahyo, kondisi seragam para kader perlu dievaluasi, baik dari sisi penambahan maupun perbaikan, agar dapat menunjang aktivitas mereka di lapangan.
Warga juga meminta penguatan sosialisasi terkait kebakaran dan kebencanaan. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat dan tidak sepenuhnya bergantung kepada petugas.
Cahyo memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai bidang kewenangannya.
Ia menilai hasil reses kali ini menjadi penting karena DPRD Surabaya akan memasuki pembahasan APBD Kota Surabaya 2027. Berbagai aspirasi warga yang berkaitan dengan program dan kebutuhan anggaran dapat menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Kota Surabaya.
“Kalau ada aspirasi dari warga yang tidak bisa dikabulkan, minimal harus ada penjelasan kenapa. Jadi warga mendapatkan jawaban atas usulan yang mereka sampaikan,” pungkasnya.
