SURABAYA ( Kabarjawatimur) – Permasalahan kepastian status lahan hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga Tambak Lumpang RW 4 kepada Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, saat menggelar reses pada Selasa (28/7/2026) malam.
Dalam dialog bersama masyarakat, Fuad menerima berbagai masukan terkait lahan yang diduga berstatus Bekas Tanah Kas Desa (BTKD). Menurut warga, aset tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan administrasi sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Fuad mengatakan persoalan tersebut bukanlah isu baru. Ia menilai penyelesaian administrasi aset perlu segera dilakukan agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Informasi yang saya terima, ada lahan yang disebut sebagai tanah BTKD, tetapi sampai sekarang belum tercatat secara administrasi. Tentu ini perlu ada penjelasan dari instansi yang berwenang,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan akan mengupayakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya guna memperoleh kepastian mengenai status lahan tersebut.
Menurutnya, kejelasan status aset sangat penting karena masyarakat berharap lokasi itu nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum. Selama ini warga Tambak Lumpang masih kesulitan memperoleh lahan pemakaman di lingkungan mereka sendiri.
Selain membahas persoalan pertanahan, warga juga mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan yang dinilai masih bergelombang dan kurang nyaman dilalui. Fuad menyebut persoalan legalitas lahan menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut.
Meski demikian, ia mengapresiasi adanya sebagian ruas jalan yang telah diperbaiki dan memastikan usulan pembangunan berikutnya akan terus diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur.
“Kami akan mengawal aspirasi masyarakat ini sesuai kewenangan yang ada, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya agar persoalan aset dapat segera memperoleh kepastian dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan,” tegasnya.
Fuad berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di Tambak Lumpang, sehingga kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dan kualitas lingkungan permukiman semakin baik.
