Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Meningkatnya aduan masyarakat terkait perubahan data kesejahteraan (Desil) menjadi perhatian serius Arif Lila Wijanarka, S.S., atau yang akrab disapa Abah Lila. Sebagai Staf Khusus Bu Reni Astuti, Anggota DPR RI Komisi X, ia mengaku hampir setiap hari menerima keluhan dari para orang tua yang khawatir anaknya kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan.
“Abah, saya hanya tinggal di rumah kontrak, menjadi single parent, dan penghasilan saya tidak menentu. Tapi mengapa saya masuk Desil 7?” Demikian salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan masyarakat.
Menurut Abah Lila, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemutakhiran data kesejahteraan. Sebab, data yang tidak selaras dengan kondisi lapangan berpotensi menutup akses anak-anak terhadap program strategis pemerintah, seperti KIP Kuliah.
“Banyak orang tua yang datang dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak sedang meminta belas kasihan, mereka hanya ingin anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Abah Lila menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat verifikasi lapangan dan membuka kanal pengaduan yang lebih responsif. Kehadiran negara tidak cukup hanya melalui sistem, tetapi juga melalui kemampuan untuk mendengar dan memahami kondisi masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, ia menyoroti aspek kebijakan yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
«”Bantuan pendidikan bukan bantuan sosial. Nomenklaturnya harus diperbaiki agar tidak membatasi akses hanya pada Desil 1–4. Pendidikan adalah hak konstitusional dan investasi jangka panjang bangsa. Jangan sampai masa depan seorang anak ditentukan oleh satu angka dalam sistem yang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.”»
Ia menambahkan, klasifikasi desil seharusnya menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pengambilan kebijakan, bukan menjadi satu-satunya penentu yang menghilangkan kesempatan anak untuk belajar.
“Negara harus hadir melihat rumah-rumah kontrakan, mendengar cerita para ibu single parent, dan memahami perjuangan keluarga yang penghasilannya tidak menentu. Di sanalah kita akan menemukan bahwa kemiskinan tidak selalu dapat diterjemahkan secara sempurna oleh data.”
Melalui advokasi ini, Abah Lila berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan berbasis desil, sekaligus memastikan bahwa program bantuan pendidikan benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
“Jangan biarkan masa depan anak-anak Indonesia ditentukan oleh angka desil. Di balik setiap data, ada harapan, ada perjuangan, dan ada cita-cita yang wajib kita jaga bersama,”
