Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Malik, melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah fasilitas yang sebelumnya diajukan oleh nelayan Tambak Wedi, Sabtu (25/04). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi program sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan para nelayan di lapangan.
Dalam peninjauan itu, pembangunan dermaga (dok) sebagai titik sandar perahu nelayan telah terealisasi dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai mampu meningkatkan keamanan perahu sekaligus mempermudah aktivitas bongkar muat hasil tangkapan laut.
Tak hanya infrastruktur, pria yang akrab disapa Mas Malik itu juga menyoroti aspek perlindungan sosial bagi nelayan. Menurutnya, para nelayan kini telah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan atas risiko kerja yang dihadapi saat melaut.
Namun demikian, persoalan akses bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi perhatian utama. Ia menekankan perlunya kehadiran SPBU khusus nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir agar nelayan lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi tanpa terbebani jarak tempuh maupun biaya tambahan.
“Harapannya, fluktuasi harga BBM global tidak sampai memberatkan nelayan kecil. Kehadiran SPBUN menjadi solusi konkret yang harus segera diwujudkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi muda PDI Perjuangan itu mendorong adanya keterlibatan lintas level pemerintahan, mulai dari Pemkot Surabaya, Pemprov Jawa Timur hingga pemerintah pusat, untuk bersama-sama memperkuat kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
Ia menambahkan, keberpihakan terhadap nelayan tidak cukup hanya dalam bentuk program, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengawasan berkelanjutan dan peningkatan fasilitas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya akan terus mengawal kesejahteraan nelayan Tambak Wedi dan memastikan aktivitas melaut dapat berjalan lebih optimal serta berkelanjutan,” pungkasnya.
