SURABAYA – Penguatan ketahanan pangan di Kota Surabaya tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang meningkatkan ekonomi keluarga. Karena itu, DPRD Surabaya mendorong agar program pertanian, perikanan, dan peternakan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, mengatakan berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Program tersebut mencakup penanaman cabai, sayur-mayur hingga pengembangan tanaman padi di sejumlah wilayah pinggiran kota.
“Memang di Surabaya ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh warga. Kemarin wali kota sudah memberikan program berkaitan dengan cabai, sayur-mayur, dan juga padi yang ada di wilayah Kecamatan Wiyung, Lakarsantri, dan sekitarnya. Semuanya untuk membantu ketahanan pangan di Kota Surabaya,” ujar Ghofar, Selasa (3/11/2026).
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Pemkot melalui DKPP. Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari manfaat hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, hasil panen diharapkan tidak hanya menjadi capaian program pemerintah, tetapi juga dapat dinikmati warga yang mengelola lahan dan dibagikan kepada masyarakat sekitar.
“Alhamdulillah, seluruh anggota Komisi B mendukung program ketahanan pangan dari Dinas Pertanian. Setiap kegiatan, terutama saat panen, hasilnya diberikan kepada masyarakat yang mengelola dan bisa dibagikan kepada warga di sekitarnya. Tujuannya membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” jelasnya.
Dukungan DPRD juga mencakup pengembangan sektor perikanan dan peternakan skala rumah tangga. Ghofar mengungkapkan, DKPP telah menyalurkan bantuan bibit ikan lele sebanyak 50 ekor untuk setiap titik penerima, berikut pakan dan sarana pemeliharaan.
Berbeda dengan pola budidaya sebelumnya yang menggunakan kolam terpal, program kali ini memanfaatkan tong plastik. Model tersebut dinilai lebih praktis karena tidak membutuhkan lahan luas sehingga bisa diterapkan di kawasan permukiman padat penduduk.
Selain lele, masyarakat juga mendapatkan bantuan ayam petelur. Setiap penerima direncanakan memperoleh 10 ekor ayam betina dan dua ekor ayam jantan.
Program tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan protein keluarga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi masyarakat.
“Ini semua merupakan upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui sektor pangan. Jadi, warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diharapkan bisa mengembangkan kegiatan tersebut,” katanya.
Di sektor perikanan tangkap, Komisi B juga menyoroti pentingnya penguatan rantai distribusi hasil tangkapan nelayan, khususnya di kawasan pesisir.
Ghofar berharap skema penyaluran ikan dari nelayan kepada pengepul melalui Koperasi Merah Putih dapat diperkuat. Selain itu, perlu dibuka akses kepada pembeli potensial agar pemasaran hasil perikanan lebih terarah dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi nelayan.
Menurutnya, pengembangan ketahanan pangan harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan Pemkot Surabaya tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
