SURABAYA (Kabarjawatimur) – Persoalan ketidaksesuaian data desil kembali menjadi sorotan dalam penjaringan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menerima keluhan warga saat menggelar reses di DTC Wonokromo, Kamis (1/10/2026).
Reses tersebut dihadiri ratusan Kader Surabaya Hebat (KSH) dari wilayah Kecamatan Wonokromo. Persoalan desil menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat.
Cahyo mengatakan, keluhan terkait ketidaksesuaian desil bukan hanya terjadi di Wonokromo, tetapi berpotensi dirasakan warga di seluruh wilayah Surabaya.
“Tentu aspirasi ini kita akan cari solusi, dan saya tetap berikhtiar agar apa yang menjadi aspirasi warga tersampaikan ke Pemkot Surabaya,” ujar Cahyo.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu mengungkapkan, berdasarkan catatan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, terdapat 3.283 aduan terkait ketidaksesuaian desil pada triwulan III 2026.
Dari jumlah tersebut, proses pemutakhiran data masih berlangsung. Cahyo menyebut sebanyak 1.845 warga mengalami penurunan desil, 345 warga mengalami kenaikan desil, sedangkan 1.093 warga tetap berada pada desil sebelumnya.
“Ini masih ada proses pemutakhiran. Karena itu, desil ini tetap perlu kita pantau. Apabila tidak sesuai, kita dorong untuk kemudian diajukan agar disesuaikan,” jelasnya.
Menurut Cahyo, data yang tercatat dalam sistem harus diuji dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Karena itu, ia mendukung adanya verifikasi langsung yang melibatkan kelurahan, RT, RW, KSH, hingga masyarakat.
“Data di sistem ini harus diuji dengan kondisi faktual lapangan,” tegasnya.
Cahyo juga menyoroti pentingnya mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa penetapan desil keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Apalagi kemudian Pemkot sekarang sudah menegaskan bahwa desil ini semestinya tidak menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan warga yang membutuhkan bantuan,” ungkapnya.
Ia menilai, mekanisme sanggah harus dibuat mudah dan proses verifikasi dilakukan secara cepat. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial maupun program pemerintah hanya karena persoalan data.
“Yang paling penting bagi kami, warga yang merasa desilnya tidak sesuai itu harus mendapatkan mekanisme sanggah yang mudah, kemudian diverifikasi cepat,” katanya.
“Jangan sampai warga yang betul-betul membutuhkan itu kehilangan akses terhadap bantuan, hanya karena data di sistem ini belum menggambarkan kondisi kehidupan secara aktual,” sambung Cahyo.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang muncul dalam reses Wonokromo akan dihimpun terlebih dahulu hingga rangkaian reses selesai.
Setelah itu, aspirasi akan dipilah berdasarkan isu untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait.
“Nanti yang isu desil kami kumpulkan. Nanti kami sampaikan ke pihak terkait, mulai dari kelurahan sampai Dinas Sosial Kota Surabaya,” pungkasnya. (*/red)
