SURABAYA, KabarJawatimur.com – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera memverifikasi jumlah dan lokasi sekolah yang mengalami kerusakan serta membutuhkan perbaikan mendesak. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan rehabilitasi bangunan sekolah dapat diakomodasi dalam APBD Kota Surabaya 2027.
Bahtiyar mendorong Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi bangunan sekolah di Surabaya.
Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan data sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, lokasi, hingga kebutuhan anggaran perbaikannya. Dengan demikian, program perbaikan dapat direncanakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Menurut Bahtiyar, langkah ini harus segera dilakukan menindaklanjuti instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginginkan seluruh bangunan sekolah diperbaiki pada tahun depan.
“Memverifikasi berapa sekolah, tempat, dan kebutuhannya nanti kita anggarkan 2027,” kata Bahtiyar, Kamis (22/10/2026).
Ia menegaskan, proses pendataan tidak boleh berlarut-larut. Sebab, pembahasan APBD 2027 masih berlangsung dan menjadi kesempatan bagi Pemkot bersama DPRD untuk memastikan kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan masuk dalam perencanaan anggaran.
Bahtiyar meminta verifikasi tersebut dituntaskan sebelum pengesahan APBD 2027 yang dijadwalkan pada 10 November 2026.
“Ini momen kita, mumpung saat ini membahas APBD 2027, masih ada waktu satu bulan sampai 10 November pengesahan APBD,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, pendataan yang akurat menjadi salah satu kunci agar alokasi anggaran tepat sasaran. Sekolah dengan kondisi bangunan yang membutuhkan penanganan segera harus teridentifikasi sejak awal sehingga tidak tertinggal dalam perencanaan program rehabilitasi.
Ia juga mengaitkan upaya perbaikan sekolah di Surabaya dengan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap infrastruktur pendidikan. Bahtiyar menyebut program perbaikan sekolah yang telah menjangkau 71 ribu sekolah di Indonesia selama dua tahun terakhir sebagai semangat yang perlu sejalan dengan upaya pemerintah daerah.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta setiap sekolah memaksimalkan penggunaan 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan maupun infrastruktur sekolah.
Selain mengoptimalkan dana Bosnas, Eri juga memastikan adanya tambahan anggaran untuk sektor pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.
Bagi Bahtiyar, optimalisasi dana operasional sekolah perlu diiringi perencanaan anggaran daerah yang terukur, terutama untuk menangani kerusakan bangunan yang membutuhkan biaya lebih besar.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Surabaya segera merampungkan pemetaan kondisi sekolah agar pembahasan APBD 2027 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan kebutuhan riil infrastruktur pendidikan terakomodasi.
Dengan data yang jelas dan perencanaan yang matang, program perbaikan sekolah diharapkan dapat berjalan lebih terarah serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa maupun tenaga pendidik.
